Jakarta - Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Gusti Ayu Putu Suwardani didampingi Sekretaris BPSDM Hukum Jusman menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XIII DPR RI di Gedung Nusantara II, Senin (17/03).
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum , Nico Afinta, melaporkan capaian kinerja BPSDM Hukum Sepanjang tahun 2024, BPSDM berhasil menyelenggarakan berbagai pelatihan dan penilaian kompetensi yang melampaui target. "Tercatat, 141.256 pegawai mengikuti pelatihan fungsional dan HAM, sementara 200.721 pegawai mengikuti pelatihan teknis dan kepemimpinan. Selain itu, webinar yang diselenggarakan BPSDM berhasil menjangkau 301.240 peserta," rinci Sekjen.
Restrukturisasi lembaga pendidikan menjadi salah satu pencapaian strategis di tahun 2024. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi telah dikonsolidasikan menjadi Politeknik Pengayoman Indonesia (POLTEKPIN). "Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna meningkatkan efisiensi pengelolaan pendidikan dan memperkuat sistem pembelajaran bagi aparatur Kemenkumham," terang Nico.
Dalam aspek pengelolaan anggaran, BPSDM Hukum menunjukkan kinerja yang optimal dengan tingkat realisasi mencapai 97,97% dari total pagu yang dialokasikan. Nico Afinta menegaskan bahwa efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran menjadi perhatian utama dalam mendukung pengembangan kompetensi sumber daya manusia.
Menghadapi tahun 2025, BPSDM telah menyiapkan serangkaian langkah strategis guna memperkuat efektivitas program kerja. Pola kerja fleksibel akan diberlakukan bagi pegawai, sementara efisiensi belanja operasional akan dioptimalkan, termasuk dalam penyelenggaraan kegiatan seremonial, seminar, dan rapat.
"Selain itu, pelatihan berbasis digital dan pembelajaran jarak jauh akan semakin diperluas guna menjangkau lebih banyak peserta," tambahnya.
Lebih lanjut, Nico Afinta menyampaikan bahwa digitalisasi akan menjadi pilar utama transformasi BPSDM ke depan. Penggunaan teknologi informasi akan ditingkatkan untuk mendukung layanan pendidikan dan pelatihan, termasuk optimalisasi sistem pembelajaran daring.
Sekjen berdasarkan dukungan Komisi XIIII mengusulkan anggaran tambahan kepada Kementerian Keuangan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan prioritas di tahun mendatang.
Dengan berbagai langkah strategis tersebut, BPSDM Hukum optimis dapat mencapai target 2025 dengan lebih baik. "Komitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tetap menjadi prioritas utama, sejalan dengan upaya reformasi birokrasi dan penguatan kelembagaan di lingkungan Kementerian Hukum," pungkasnya.
Komisi XIII DPR RI mengapresiasi capaian realisasi PNBP Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2024 yang melampaui target serta menekankan pentingnya efisiensi dan kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran Tahun 2025. Selain itu, Komisi XIII DPR RI dan Kemenkum sepakat membentuk Panja Hak Cipta, mendukung pengajuan tambahan anggaran sesuai kebutuhan.
