Jakarta - Mewakili Menteri Hukum, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani mengikuti Sarasehan Kebangsaan bertema “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menghadapi Tantangan Geopolitik Global Menuju Indonesia Raya” pada Selasa (20/5) di Gedung Nusantara IV, MPR RI.
Ketua MPR RI, H. Ahmad Muzani, dalam sambutannya menekankan pentingnya Pancasila sebagai fondasi bangsa di tengah pergeseran geopolitik global. “Forum ini penting untuk merekonstruksi strategi politik bangsa. Pergeseran kekuatan dunia menuntut kita berpegang teguh pada Pancasila,” katanya.
Ahmad Muzani juga mengingatkan Pancasila bukan hanya lima kalimat, melainkan simpul dari sejarah dan nilai luhur budaya Nusantara yang harus kita jaga bersama.
"Tanpa Pancasila, Indonesia kehilangan jangkarnya dan bisa terpecah oleh berbagai ideologi yang bertentangan.” tambahnya.
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Prof. Yudian Wahyudi, mengatakan Acara ini bertujuan memperkuat pemahaman ideologi Pancasila di tengah dinamika geopolitik yang terus berubah.
“Sebagai lembaga negara yang bertugas memperkuat nilai-nilai Pancasila, BPIP memandang penting diselenggarakannya kegiatan ini.” Ia menambahkan, sarasehan menjadi ruang dialog strategis lintas sektor dan daerah, yang mengumpulkan berbagai perspektif kebangsaan dari pusat hingga daerah.
Menurut Yudian, kegiatan tersebut menjadi momentum tepat untuk merumuskan langkah strategis menghadapi tantangan geopolitik global. “BPIP bersama mitra strategis, khususnya MPR RI dan Center Geopolitik dan Strategi Statis Indonesia, bergotong-royong memperkuat pemahaman para pemimpin nasional dan daerah terhadap perubahan geopolitik,” ujarnya.
Sementara itu, Staff Ahli Menko Polkam. Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Yoedhi Swastanto memaparkan dinamika strategis global, termasuk rivalitas AS dan Tiongkok, konflik regional, serta tantangan teknologi dan perubahan iklim. Ia menegaskan, “Kalau kita kuat, kita bisa berbuat apa saja. Tapi kalau lemah, kita tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya menerima keadaan,” mengutip ucapan Presiden Prabowo Subianto.
Yoedhi menjelaskan pentingnya pembangunan sistem pertahanan nasional yang tangguh dan terintegrasi, serta sinergi antar lembaga demi menjaga ketahanan nasional. Ia menyebutkan berbagai kebijakan pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2025 tentang Dewan Pertahanan Nasional yang berperan mendukung kebijakan pertahanan secara berkelanjutan.
Dewan Pakar BPIP bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansjah Djumala, menambahkan bahwa geopolitik merupakan studi memahami kebijakan luar negeri dengan mempertimbangkan faktor geografis dan budaya. “Indonesia menerapkan politik luar negeri bebas dan aktif, dengan strategi hedging yang menjaga hubungan baik dengan dua kekuatan besar dunia,” jelasnya.
Dalam konteks kebangkitan nasional, Darmansjah menegaskan bahwa diplomasi Indonesia berbasis nilai Pancasila, yang mengajarkan kemanusiaan, musyawarah, dan gotong royong. Ia mencontohkan peran Indonesia sebagai penengah konflik di forum internasional, serta menekankan bahwa “inilah wajah Indonesia yang sesungguhnya di mata dunia, dan wujud kebangkitan nasional yang sesungguhnya.”
Acara dihadiri langsung oleh 867 peserta yang terdiri dari pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, Kapolri, Ketua Komisi I DPR, serta para gubernur dan kepala daerah seluruh Indonesia. Selain itu, 1.142 peserta lainnya mengikuti secara daring, termasuk kepala kejaksaan tinggi dan sekretaris daerah.
