Jakarta — Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025 resmi ditutup pada Kamis (18/12). Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Hotel Grand Mercure Jakarta ini menjadi puncak evaluasi kinerja sekaligus momentum transformasi besar Kementerian Hukum melalui peluncuran sistem kerja berbasis teknologi informasi dan ditutup langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran pimpinan pusat dan wilayah, termasuk Kepala BPSDM Hukum Gusti Ayu Putu Suwardani serta seluruh Pimpinan Tinggi Pratama BPSDM Hukum.
Dalam arahannya pada penutupan rakor, Menteri Hukum menekankan bahwa transformasi digital harus berjalan seiring dengan penguatan integritas seluruh jajaran. “Peluncuran Superapps Kemenkum adalah langkah revolusioner dalam sejarah birokrasi kita. Ini bukan sekadar migrasi data ke sistem digital, melainkan perubahan fundamental dalam budaya kerja yang harus lebih transparan, efektif, dan responsif. Saya instruksikan kepada seluruh jajaran untuk memperkuat integritas dan sinergi. Kita harus bergerak bersama memastikan transformasi digital ini memberikan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Menteri Hukum.
Salah satu agenda utama dalam penutupan rakor ini adalah Soft Launching Transformasi Digital Kementerian Hukum melalui Superapps Kemenkum. Inovasi tersebut dirancang untuk mendorong percepatan layanan publik, memperkuat sistem kerja berbasis teknologi informasi, serta meningkatkan efektivitas dan integrasi organisasi di seluruh satuan kerja. Pada kesempatan ini juga diserahkan penghargaan kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah, serta pegawai dengan capaian kinerja terbaik sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi sepanjang tahun 2025.
Dalam laporannya, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2025 telah dilaksanakan selama empat hari, mulai 15 hingga 18 Desember 2025, dan berlangsung secara aktif, dinamis, serta produktif. Seluruh narasumber hadir dan memberikan materi strategis yang memperkaya arah kebijakan kementerian.
Sekjen menjelaskan bahwa rakor ini menghasilkan 40 sasaran program/kegiatan, 47 indikator kinerja, 628 rencana aksi, serta 614 data dukung yang menjadi tanggung jawab bersama antara unit pusat dan wilayah. Selain itu, evaluasi kinerja kantor wilayah melalui paparan dan wawancara terstruktur menunjukkan nilai rata-rata 87,76, yang mencerminkan capaian kinerja yang baik serta keselarasan antara kebijakan pusat dan implementasi di daerah.
Lebih lanjut, Nico Afinta menegaskan bahwa kegiatan ini menghasilkan tiga dokumen strategis, yakni Laporan Capaian Kinerja Kementerian Hukum Tahun 2025, Dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026, serta Resolusi Kinerja Tahun 2026. Ketiga dokumen tersebut akan menjadi pijakan utama dalam pelaksanaan program kerja yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan pada tahun mendatang.
Melalui penutupan rakor ini, Kementerian Hukum menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola kinerja, mempercepat transformasi digital, dan menghadirkan layanan publik yang modern, berkeadilan, serta berdampak nyata bagi masyarakat.
