Depok — Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum (BPSDM Hukum) membuka Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Pertama Angkatan I Tahun Anggaran 2026 secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (26/2). Pelatihan ini menjadi langkah strategis penguatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dalam membangun masyarakat yang sadar hukum.
Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional Tejo Harwanto, yang membuka kegiatan mewakili Kepala BPSDM Hukum, menegaskan pentingnya peran Penyuluh Hukum dalam mendukung pembangunan hukum nasional.
“Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Pertama Angkatan I Tahun 2026 ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas ASN dalam membangun masyarakat yang sadar hukum,” kata Tejo dalam sambutan pembukaan.
Menurut Tejo, pelaksanaan tugas Penyuluh Hukum tidak hanya menuntut penguasaan substansi hukum, tetapi juga harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. “Integritas dan tanggung jawab moral, sikap humanis, penguatan persatuan, pendekatan dialogis, serta orientasi pada keadilan sosial harus menjadi dasar dalam setiap kegiatan penyuluhan hukum,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Tim Penyelenggara Pelatihan Deswati melaporkan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta yang berasal dari berbagai kementerian, lembaga, dan instansi pemerintah daerah. “Peserta berasal dari Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Mahkamah Konstitusi, Badan Narkotika Nasional, serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” kata Deswati.
Ia menjelaskan, pelatihan dilaksanakan selama 21 hari kerja atau 30 hari kalender, terhitung sejak 25 Februari hingga 11 April 2026, dengan metode blended learning. “Total kurikulum berjumlah 139 jam pelajaran yang terdiri atas materi wawasan, materi inti, serta aktualisasi dan ujian tertulis,” ujarnya.
Kegiatan pembukaan pelatihan turut dihadiri Sekretaris BPSDM Hukum Jusman, Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Eva Gantini, serta para kepala kantor wilayah dan pejabat terkait lainnya.
Pelatihan ini diharapkan mampu mencetak Penyuluh Hukum yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan edukasi hukum yang berdampak langsung bagi masyarakat.
