Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Kementerian Hukum menggelar kegiatan Penilaian Kompetensi Jabatan Fungsional pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2025. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, secara virtual, Rabu, 17 September 2025.
Penilaian kompetensi kali ini menjadi yang pertama dilaksanakan dengan mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), seiring berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP di lingkungan Kementerian Hukum.
“Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Hukum sebagai Assessment Center terakreditasi ‘A’ dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) berkomitmen untuk terus menjaga profesionalitas. Setiap proses penilaian diselenggarakan dengan prinsip independen, objektif, valid, reliabel, dan transparan,” ujar Gusti Ayu.
Kepala Pusat Penilaian Kompetensi, Eva Gantini, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan Badan Pembinaan Hukum Nasional serta berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah kepada BPSDM Hukum.
Sebanyak 55 peserta mengikuti penilaian, terdiri dari 52 orang Jabatan Fungsional Analis Hukum, 1 orang Pranata Komputer, dan 2 orang Arsiparis. Mereka berasal dari 20 instansi, antara lain Badan Pengawas Pemilihan Umum (18 peserta), Badan Riset dan Inovasi Nasional (2), Kementerian Ketenagakerjaan (3), Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (6), hingga sejumlah pemerintah kabupaten/kota.
Kegiatan ini juga dihadiri secara virtual oleh seluruh jajaran pimpinan tinggi pratama di lingkungan BPSDM Hukum, Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Badan Pembinaan Hukum Nasional, serta Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum.
Pelaksanaan penilaian ini diharapkan tidak hanya menjadi sarana pemetaan kompetensi, tetapi juga bagian dari upaya penguatan SDM hukum yang profesional, adaptif, dan berintegritas. Semangat “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” menjadi pijakan BPSDM Hukum dalam mendorong aparatur untuk mampu menjawab tantangan birokrasi ke depan.
