Jakarta — Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Jusman, memimpin audiensi ke Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan, dalam rangka studi tiru implementasi pengembangan kompetensi yang telah berjalan di lingkungan Kementerian Keuangan. Kunjungan ini turut diikuti oleh para Kepala Pusat Pengembangan dan Pelatihan (Kapusbanglat) di lingkungan BPSDM Hukum, yaitu Kapusbanglat Fungsional, Tejo Harwanto; Kapusbanglat Teknis dan Kepemimpinan (Tekpim), Muthia Farida; serta Kepala Pusat Penilaian Kompetensi, Eva Gantini. Turut hadir pula seluruh Kepala Bagian dan Ketua Tim Kerja.
Dalam pertemuan tersebut, para peserta audiensi menyoroti pentingnya penerapan Corporate University (Corpu) sebagai strategi utama dalam menciptakan pembelajaran yang berkelanjutan dan terintegrasi di instansi pemerintah. Corpu dipahami bukan sekadar sebagai lembaga atau entitas pendidikan seperti perguruan tinggi, melainkan sebagai pendekatan strategis yang mendorong proses pembelajaran berkelanjutan di lingkungan organisasi.
"Pengembangan SDM di era transformasi digital membutuhkan cara-cara baru yang lebih adaptif dan terintegrasi. Melalui studi tiru ini, kami ingin menggali bagaimana BPPK membangun Corpu sebagai bagian dari budaya kerja mereka," ujar Jusman.
BPPK menekankan bahwa keberhasilan implementasi Corpu sangat bergantung pada sistem teknologi informasi yang mumpuni. Pembelajaran yang terintegrasi tanpa hambatan hanya dapat terwujud apabila didukung oleh platform digital yang kuat dan adaptif terhadap kebutuhan pegawai.
“Corpu merupakan strategi pembelajaran yang tidak terbatas pada ruang kelas formal. Ia mencakup berbagai metode pembelajaran yang fleksibel dan kontekstual,” ujar Bambang Juli Istanti, Sekretaris BPPK saat memaparkan pengalaman mereka.
Lebih dari itu, Corpu harus ditanamkan sebagai budaya kerja dan budaya belajar di setiap lini organisasi. Tanpa kesadaran kolektif dan komitmen untuk terus belajar, strategi ini tidak akan memberikan dampak jangka panjang.
Studi tiru ini diharapkan menjadi bekal berharga bagi BPSDM Hukum dalam memperkuat peran dan fungsinya sebagai institusi penggerak pengembangan SDM di Kementerian Hukum. Hasil audiensi akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan dalam mengakselerasi transformasi pembelajaran melalui pendekatan Corporate University di lingkungan Kementerian Hukum.
