Jakarta, Senin, 8 Desember 2025 — Kementerian Hukum menggelar apel pagi di Lapangan Kementerian Hukum, bertindak selaku pembina apel Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani. Dalam amanatnya, ia menekankan kembali pentingnya penguatan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN), pembudayaan etika birokrasi, serta pengembangan SDM hukum melalui Politeknik Pengayoman Indonesia.
Apel yang dihadiri pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, serta pejabat manajerial dan nonmanajerial itu menjadi momentum penguatan komitmen ASN terhadap tiga fungsi strategis sebagaimana diamanatkan Undang-Undang ASN. “Tiga fungsi ini benar-benar harus menjadi cerminan kita sebagai ASN,” katanya.
Ia menegaskan bahwa ASN memegang peran sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Karena itu, setiap ASN diminta menjalankan tugas dengan disiplin dan penuh tanggung jawab, termasuk konsisten mengikuti apel pagi setiap Senin.
Pada aspek pelayanan publik, ia menyinggung rencana peluncuran super apps layanan Kementerian Hukum sebagai bagian dari percepatan transformasi digital. Ia meminta seluruh unit eselon I memberikan dukungan penuh agar integrasi layanan publik dapat berjalan optimal dan mudah diakses masyarakat.
Gusti Ayu menekankan kembali pentingnya etika birokrasi dalam keseharian ASN. Ia mencontohkan hal sederhana seperti menyapa rekan kerja saat bertemu, baik di lift maupun ruang kerja. “Cukup ucapkan selamat pagi. Itu etika, itu budaya bangsa kita,” ujarnya. Etika tersebut, lanjutnya, merupakan bagian dari implementasi nilai Pancasila dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Ia juga memaparkan inisiatif strategis BPSDM Hukum terkait pengembangan Politeknik Pengayoman Indonesia. Sejak Juli 2025, politeknik tersebut telah membuka jurusan Hukum Terapan dengan empat program studi: Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Administrasi Hukum, Hukum Kekayaan Intelektual, serta Pengembangan Hukum Nasional. Rekrutmen mahasiswa perdana dijadwalkan dilakukan pada Maret 2026.
Langkah ini, menurutnya, menjadi jawaban atas meningkatnya kebutuhan analis hukum, penyuluh hukum, dan perancang peraturan perundang-undangan baik di Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah. Ia berharap lulusan Politeknik dapat memperkuat ketersediaan SDM hukum yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Menutup amanat, Kepala BPSDM Hukum mengajak seluruh ASN tetap solid menghadapi tantangan organisasi yang semakin kompleks. “Kalau kita terus bersama-sama dan berkomitmen, insya Allah semua tantangan dapat kita selesaikan dengan baik,” ujarnya sebelum menutup apel dengan salam.
