Depok, 30 April 2025 — Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum secara resmi menutup kegiatan Training of Facilitator (ToF) Implementasi KUHP Angkatan I Tahun Anggaran 2025, di Gedung Guest House BPSDM Hukum. Penutupan dilakukan oleh Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan, Mutia Farida, yang mewakili Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Gito Sulaksono, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan; Emmy, perwakilan dari Kementerian Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan; Bintang Oktafiyanti Subekti, perwakilan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional; perwakilan dari Deputi II Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Presiden; serta Pejabat Manajerial dan non manajerial dilingkungan Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan.
Pelatihan yang diikuti 30 peserta dari berbagai instansi penegak hukum ini berlangsung selama 14 hari dengan metode blended learning, yang mencakup lima hari e-learning dan delapan hari sesi klasikal. Ketua Tim Kerja ToF KUHP, Adriadi, dalam laporannya menyampaikan bahwa pelatihan berjalan lancar dan diakhiri dengan ujian kompetensi teknis fasilitasi.
Dalam sambutannya, Mutia Farida menekankan pentingnya peran peserta sebagai fasilitator perubahan. “Kegiatan Pelatihan TOF Implementasi KUHP ini harapannya akan memberikan snowball effect. Ini adalah momentum positif dengan dampak yang luar biasa. Sebagai program prioritas nasional, kami akan memonitor pelaksanaan seluruh rencana aksi dari peserta selama tiga bulan ke depan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa fasilitator yang telah dilatih diharapkan mampu memberikan pemahaman yang utuh, penyampaian yang bijak, serta pendampingan yang aktif kepada masyarakat dalam implementasi KUHP di tahun 2026 mendatang.
Pelatihan ini turut melibatkan tim perumus KUHP dan narasumber dari LAN serta BPIP. BPSDM Hukum menargetkan pelatihan ini berlanjut hingga 11 angkatan ke depan guna mencetak 342 fasilitator siap turun ke masyarakat mendukung reformasi hukum pidana nasional.
Pelatihan ini merupakan bagian dari program prioritas nasional dalam rangka mempersiapkan aparat penegak hukum menyongsong implementasi KUHP baru. Sepuluh peserta terbaik diumumkan pada penutupan sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi mereka dalam mengikuti pelatihan.
