Depok – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum melalui Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan bekerja sama dengan Institut Leimena menggelar rapat persiapan Pelatihan Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB) pada Kamis (8/5) di Ruang Rapat Gedung Pusat Lt.1 BPSDM Hukum.
Rapat ini dihadiri oleh perwakilan Institut Leimena, yaitu Ibu Puan, Bapak Vincent, dan Bapak Jonathan; perwakilan dari Bagian Umum, Novalia; serta pejabat manajerial dan non-manajerial dari Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan.
Dalam rapat disepakati bahwa Pelatihan LKLB akan dilaksanakan dalam dua angkatan dengan masing-masing kapasitas 200 peserta. Pelatihan akan dilakukan secara daring melalui metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) menggunakan platform Zoom Meeting. Angkatan pertama dijadwalkan pada 16–18 Juni 2025, sementara angkatan kedua pada 21–25 Juli 2025.
Peserta pelatihan terdiri atas Pimpinan Tinggi Unit Utama dan Kantor Wilayah, Widyaiswara, Dosen Poltekip, JF Analis Hukum Unit Utama, JF Perancang Peraturan Perundang-undangan Unit Utama, JF Penyuluh Hukum Unit Utama, serta pegawai BPSDM dan Balai Diklat.
Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman ASN terhadap keberagaman serta memperkuat kemampuan berinteraksi secara efektif di tengah masyarakat yang majemuk. Materi pelatihan mencakup tiga kompetensi utama: Kompetensi Pribadi, Kompetensi Komparatif, dan Kompetensi Kolaboratif, yang difokuskan untuk memperkuat kesadaran lintas budaya dan kolaborasi damai antaragama di Indonesia.
Pelatihan akan menghadirkan narasumber dari berbagai tokoh lintas agama, termasuk Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Rapat juga menyepakati bahwa teknis penyelenggaraan pelatihan, mulai dari pemanggilan peserta, protokoler, administrasi kepesertaan hingga jadwal kegiatan akan dikoordinasikan lebih lanjut dalam rapat lanjutan bersama Tim Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan.
Pelatihan ini diharapkan menjadi salah satu upaya strategis untuk memperkuat literasi keagamaan dan budaya di kalangan ASN, mendukung kualitas pelayanan publik yang inklusif, dan memperkokoh persatuan bangsa.
