Depok — 27 April 2026 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum menegaskan komitmennya dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia dan pelayanan publik melalui apel pagi rutin yang diikuti seluruh pegawai BPSDM Hukum, Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum, serta peserta pelatihan Analis Hukum.
Apel dipimpin oleh Kepala Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Hukum, Eva Gantini, sebagai bagian dari penguatan kesiapan menghadapi evaluasi kinerja dan peningkatan tata kelola. “Intinya kita bukan untuk meraih penghargaan, itu hanya bonus. Sebagai ASN, kita memang harus menjalankan delapan area perubahan dengan baik agar pelayanan publik semakin berkualitas,” ujar Eva dalam amanatnya.
Eva menekankan pentingnya kesiapan seluruh unit kerja dalam menghadapi evaluasi dari Inspektorat Jenderal, khususnya melalui penguatan data dukung dan implementasi nyata di lapangan. Ia mengingatkan bahwa indikator utama keberhasilan reformasi birokrasi, terutama dalam pembangunan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), terletak pada kualitas pelayanan publik yang dirasakan masyarakat.
Menurut dia, pencapaian WBBM bukan semata target administratif, melainkan upaya berkelanjutan untuk menjawab ekspektasi publik yang masih menuntut peningkatan kualitas layanan pemerintah. Oleh karena itu, seluruh kelompok kerja diminta untuk memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan inisiatif mandiri guna memastikan setiap indikator terpenuhi secara optimal. Lebih lanjut, Eva menyoroti pentingnya konsistensi dalam hal-hal mendasar seperti penerapan standar operasional prosedur (SOP) dan disiplin kerja. Ia menilai, tata kelola yang baik harus mampu berjalan tanpa bergantung pada individu tertentu, sehingga pelayanan tetap optimal dalam berbagai kondisi.
Dalam amanatnya, ia juga menggarisbawahi bahwa keberhasilan organisasi besar berangkat dari perhatian terhadap detail kecil. Disiplin, ketertiban, serta budaya kerja yang menghargai proses menjadi fondasi penting dalam membangun kinerja yang berkelanjutan dan profesional. Apel pagi tersebut sekaligus menjadi ruang konsolidasi lintas unit di lingkungan BPSDM Hukum dan BSK Hukum.
Sinergi yang terbangun diharapkan mampu mempercepat peningkatan kapasitas aparatur serta memperkuat kontribusi institusi dalam mendukung kebijakan hukum yang berdampak luas bagi masyarakat. Dengan penguatan komitmen, kesiapan, dan kolaborasi yang terus ditingkatkan, BPSDM Hukum optimistis mampu mendorong terwujudnya pelayanan publik yang lebih responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
