Depok - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum (BPSDM Hukum) dan Institut Leimena melakukan kberlangsung di ruang kerja Kepala BPSDM Hukum, Rabu (20/5/2026) di Ruangan Rapat Kepala BPSDM Hukum.
Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, menekankan agar kolaborasi ini berdampak nyata bagi kompetensi ASN.
“Kerja sama dengan siapa pun bisa dilakukan untuk mendukung kelangsungan ASN. Kami ingin memastikan setiap program pengembangan kompetensi memiliki dampak nyata dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta tantangan global,” ujar Gusti Ayu Putu Suwardani dalam audiensi tersebut.
Dalam pertemuan itu, Institut Leimena menyampaikan rencana pelaksanaan konferensi internasional dan forum diskusi lintas budaya yang berfokus pada penguatan kompetensi sosial kultural aparatur.
Perwakilan Institut Leimena, Matius Ho, menilai BPSDM Hukum memiliki peran strategis dalam memperkuat harmoni sosial melalui pengembangan sumber daya manusia yang adaptif terhadap keberagaman budaya dan dinamika global.
"Tantangan dunia saat ini menunjukkan pentingnya kesiapan aparatur dalam menghadapi perubahan sosial dan interaksi lintas budaya. Karena itu, nilai-nilai Pancasila dinilai tetap relevan sebagai fondasi dalam memperkuat kohesi sosial dan tata kelola pemerintahan yang inklusif," jelas Matius.
Institut Leimena juga mendorong penguatan evaluasi berkelanjutan terhadap pelatihan agar dampaknya dapat dirasakan secara nyata oleh peserta maupun institusi.
Kepala Pusat Pengembangan dan Pelatihan Teknik Kepemimpinan BPSDM Hukum, Mutia Farida, menegaskan bahwa pengembangan kompetensi ASN saat ini tidak hanya berorientasi pada aspek teknis, tetapi juga penguatan karakter, wawasan kebangsaan, dan kompetensi sosial kultural.
Menurut dia, evaluasi pasca pelatihan menjadi bagian penting untuk memastikan keberlanjutan dampak program pengembangan SDM.
“Kalau tidak ada evaluasi pasca pelatihan, sangat disayangkan karena kita tidak dapat mengukur dampak dari kegiatan tersebut. Dalam reformasi birokrasi tematik, yang dinilai bukan hanya kegiatan, tetapi dampaknya,” kata Mutia Farida.
BPSDM Hukum juga menegaskan komitmennya dalam mengembangkan ekosistem pembelajaran berkelanjutan melalui berbagai platform pengembangan kompetensi, termasuk Community of Interest (COI), Massive Open Online Course (MOOC), dan Community of Practice (COP).
Penguatan kolaborasi dengan berbagai lembaga dinilai menjadi langkah penting untuk memperluas akses pembelajaran dan memperkuat kualitas ASN yang profesional, humanis, serta berorientasi pelayanan publik.
Audiensi tersebut turut membahas peluang kerja sama dalam konferensi internasional ICCRL yang akan digelar pada akhir tahun. BPSDM Hukum menyambut positif ajakan kolaborasi tersebut sebagai bagian dari penguatan jejaring nasional dan internasional dalam pengembangan kapasitas aparatur negara.
Melalui sinergi lintas lembaga, BPSDM Hukum berharap nilai-nilai Pancasila dapat semakin terinternalisasi dalam sistem pelatihan dan tata kelola ASN, sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik yang inklusif dan berdaya saing global.
