Depok — Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, memimpin rapat koordinasi internal bersama jajaran pimpinan tinggi di lingkungan BPSDM Hukum di Ruangan Rapat Kepala BPSDM Hukum, Kamis (14/4). Kegiatan ini memastikan kesiapan pelaksanaan sejumlah program strategis yang akan berjalan dalam waktu dekat. Rapat ini menjadi forum penting untuk menyelaraskan langkah, mempercepat tindak lanjut kebijakan, serta memastikan seluruh unit bekerja dalam ritme yang sama.
Kegiatan tersebut diikuti oleh jajaran pimpinan BPSDM Hukum, di antaranya Kusmiyanti selaku Direktur Politeknik Pengayoman Indonesia (POLTEKPIN), Ade Cici Rohayati selaku Wakil Direktur POLTEKPIN, Kepala Bagian Kepegawaian Wahju Prihandono, Kepala Pusat Pengembangan Teknis dan Kepemimpinan Mutia Farida, Kepala Pusat Penilaian Kompetensi sekaligus Plt. Kepala Pusat Pengembangan Fungsional Eva Gantini, Plt. Kepala Bagian Program dan Pelaporan Dona Indra, serta perwakilan Divisi Umum Wuri Dwiyanto.
Dalam arahannya, Gusti Ayu menegaskan bahwa percepatan tata kelola yang tegas, tepat, dan terukur menjadi fondasi utama dalam mendorong efektivitas pelaksanaan program di lingkungan BPSDM Hukum. Ia menekankan pentingnya setiap unit kerja menjalankan fungsi dan kewenangannya secara optimal melalui mekanisme kerja yang jelas, sistematis, dan berbasis target kinerja, sehingga seluruh agenda strategis dapat bergerak dalam ritme yang selaras dan berkelanjutan.
“Percepatan tata kelola harus dilakukan secara tepat dan terukur, dengan memastikan setiap unit kerja bergerak sesuai kewenangannya serta mampu menindaklanjuti setiap agenda secara sistematis. Progres pelaksanaan program harus terpantau dengan baik dan ditindaklanjuti secara berkesinambungan,” tegas Gusti Ayu,” tegas Gusti Ayu dalam rapat.
Pembahasan utama rapat mencakup beberapa program prioritas, mulai dari percepatan penyusunan laporan strategis, penguatan sistem monitoring program, hingga kajian kebutuhan sarana dan prasarana POLTEKPIN melalui pendekatan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK). Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah pemetaan kebutuhan ruang dan lahan untuk mendukung pengembangan kampus POLTEKPIN secara berkelanjutan.
Pimpinan juga menyoroti pentingnya penyajian data yang lebih ringkas namun komprehensif, terutama terkait besaran kebutuhan ruang, proyeksi pengembangan lokasi, serta dukungan dokumen teknis yang dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di tingkat pimpinan.
Selain itu, rapat turut menegaskan pentingnya kolaborasi lintas unit dalam mendukung agenda transformasi kelembagaan BPSDM Hukum, terutama pada aspek penguatan pendidikan kedinasan, peningkatan kualitas SDM, dan akuntabilitas perencanaan program.
Melalui rapat koordinasi ini, BPSDM Hukum menunjukkan komitmennya untuk terus menjaga efektivitas pelaksanaan program melalui komunikasi yang intensif, respons cepat, dan pengambilan keputusan yang berbasis data. Langkah ini diharapkan semakin memperkuat peran BPSDM Hukum sebagai motor pengembangan kompetensi aparatur hukum yang adaptif dan berdaya saing.
