Depok 18 Februari 2026 — Inspektur Jenderal Kementerian Hukum, Hendro Pandowo, secara resmi membuka Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2025 Tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) Kementerian Hukum, yang digelar di Guest House BPSDM Hukum, Gandul, Depok, Senin (18/2/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memastikan kualitas penyajian laporan keuangan kementerian sebelum disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Reviu dilaksanakan selama lima hari kerja, 18–25 Februari 2026, dan diikuti oleh 57 peserta dari Sekretariat Jenderal serta Tim Reviu Inspektorat Jenderal.
Dalam sambutannya, Hendro menegaskan bahwa peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) tidak sekadar administratif, melainkan strategis dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Ia mengingatkan seluruh tim reviu agar menjalankan setiap tahapan secara cermat dan komprehensif, mulai dari pengumpulan data hingga penyusunan Laporan Hasil Reviu.
“Reviu ini bukan hanya formalitas, melainkan instrumen penting untuk memastikan laporan keuangan yang andal, akurat, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti sejumlah permasalahan yang masih perlu mendapat perhatian, di antaranya tindak lanjut temuan pemeriksaan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), ketepatan penggunaan akun belanja, serta monitoring pada sistem SAKTI. Menurutnya, seluruh temuan tersebut harus menjadi fokus perbaikan agar tidak berulang di masa mendatang.
Laporan pelaksanaan kegiatan disampaikan oleh Inspektur Wilayah V, Amrizal, yang menjelaskan bahwa reviu ini dibiayai melalui DIPA Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2026 dan dirancang untuk memperkuat kualitas penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2025.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, serta Sekretaris BPSDM Hukum, Jusman, bersama para pejabat dari Sekretariat Jenderal dan jajaran Inspektorat Jenderal.
Hendro berharap, melalui pelaksanaan reviu yang disiplin dan objektif, Kementerian Hukum dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2025.
Pesan terpenting yang ia tekankan adalah bahwa setiap rupiah yang dikelola kementerian merupakan amanah publik yang wajib dipertanggungjawabkan secara transparan, tertib, dan profesional.
Dengan mengucapkan basmalah, Hendro secara resmi membuka Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2025, seraya mengajak seluruh peserta menjaga integritas dan komitmen dalam mengawal akuntabilitas keuangan negara.
