Jakarta - Kepala BPSDM Hukum dan HAM, RAZILU didampingi Sekretaris BPSDM Hukum dan HAM, M. Hilal menghadiri langsung Kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 bertempat di Graha Pengayoman (26/7).
Penyerahan LHP ini dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama, Staf Ahli/Staf Khusus Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Biro/Kapusdatin Sekretariat Jenderal, Sekretaris Unit Utama, Inspektur Wilayah, serta Tim Pemeriksa BPK.
Acara diawali sambutan dari Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana. Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK atas LK Kemenkumham TA 2023, BPK kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kemenkumham. Menurutnya ini merupakan hasil kerja keras yang telah dilakukan oleh jajaran Kemenkumham.
"Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK atas LK Tahun 2023 Kemenkumham memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini merupakan prestasi dan usaha keras dari Kemenkumham dalam rangka mempertahankan opini yang telah diperoleh" Ungkapnya.
Sambutan berikutnya disampaikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Prof. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. Menyatakan bahwa kerja keras dan kooperasi dari seluruh jajaran di Kementerian Hukum dan HAM telah memungkinkan pemerintahan berjalan dengan baik dan menghasilkan laporan keuangan yang memuaskan. "Alhamdulillah, tahun ini Kementerian Hukum dan HAM kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-15 kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2009. Ini adalah pencapaian yang sangat membanggakan dan patut kita syukuri," ujar Yasonna.
Prof. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. juga menekankan pentingnya menindaklanjuti rekomendasi dari BPK. Berdasarkan hasil pemeriksaan DPR RI, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset negara. "Langkah-langkah perbaikan harus terus dilakukan secara berkelanjutan untuk menghindari terulangnya masalah yang sama di masa mendatang," tegasnya.
Acara ini mencerminkan komitmen Kementerian Hukum dan HAM dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
