Depok – Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, didampingi Sekretaris BPSDM Hukum, Jusman, serta Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan, Mutia Farida, menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi strategis BPSDM Hukum kepada Wakil Menteri dan Sekjen Kementerian Hukum di Gedung Kementerian Hukum, Senin (22/7).
Beberapa hal dibahas berkaitan dengan pengembangan kompetensi SDM di lingkungan Kementerian Hukum, juga pelaksanaan program pelatihan hukum bagi aparatur sipil negara. Selain itu, evaluasi pelaksanaan dan pelaporan program pengembangan SDM hukum juga menjadi fokus dalam pertemuan tersebut.
“Pengembangan SDM hukum kita lihat sebagai investasi jangka panjang. Kita terus memastikan setiap pelatihan dan program yang dijalankan tidak hanya berdampak teknis, tetapi juga memperkuat nilai-nilai integritas dan profesionalisme aparatur,” ujar Gusti Ayu.
Dalam pertemuan itu, turut dibahas strategi penguatan peran BPSDM dalam mengelola pendidikan tinggi di lingkungan kementerian, termasuk peningkatan kualitas penyelenggaraan akademik di Politeknik Pengayoman Indonesia, sebagai salah satu institusi pendidikan hukum milik pemerintah.
Wakil Menteri Hukum, Prof. Edward Omar Sharif Hiariej memberikan dukungan penuh atas langkah ini dan menekankan pentingnya peningkatan kualitas para pelatih. “Saya mendorong agar kualitas para pelatih terus ditingkatkan, baik dari sisi materi maupun metode. Ini penting agar tujuan pengembangan SDM benar-benar tercapai secara optimal,” ujarnya.
Senada dengan hal tersebut Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta menekankan pentingnya kesinambungan antara pelatihan, evaluasi, dan peningkatan kualitas lembaga pendidikan tinggi di bawah Kementerian Hukum sebagai bagian integral dari transformasi kelembagaan yang berkelanjutan.
Selain itu juga dibahas progress pelaksanaan Training Of Facilitator (TOF) implementasi KUHP (UU No 1 Tahun 2023) sebagaibprioritas nasional yang saat ini sudah sampai pada angkatan ke 4 dari 11 angkatan yang akan dilaksanakan.
Pesan dari Wamen dan Sekjen Kementerian Hukum adalah bahwa BPSDM Hukum agar terus memperkuat perannya dalam mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan layanan publik berbasis hukum yang berkeadilan.
