Depok — Dalam rangka memperkokoh ideologi Pancasila di lingkungan aparatur hukum, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum memperkenalkan Kampus Pengayoman Pancasila sebagai bagian dari penguatan karakter kebangsaan. Hal ini disampaikan oleh Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, dalam kegiatan Training of Facilitator (ToF) Implementasi KUHP Angkatan IV, yang digelar sebagai upaya mencetak fasilitator hukum yang tidak hanya cakap secara teknis, namun juga berlandaskan nilai-nilai ideologi bangsa.
“Penamaan Kampus Pengayoman Pancasila bukanlah sekadar simbolik, melainkan refleksi komitmen kita terhadap misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, terutama dalam memperkuat demokrasi, hak asasi manusia, serta pembangunan sumber daya manusia di bidang hukum,” ujar Gusti Ayu.
Penetapan nama Kampus Pengayoman Pancasila didasarkan pada Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-3.PR.01.04 Tahun 2025, yang menegaskan peran BPSDM Hukum sebagai institusi pengembang SDM hukum melalui pendidikan dan pelatihan berbasis nilai-nilai Pancasila dan Hak Asasi Manusia. Dalam konteks ini, internalisasi nilai Pancasila tidak hanya dihadirkan dalam ruang kelas, tetapi juga melalui spanduk edukatif yang tersebar di lima zona strategis lingkungan BPSDM Hukum.
Selain itu, BPSDM Hukum turut mengampanyekan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila melalui sembilan pesan moral yang disampaikan langsung oleh Kepala BPSDM Hukum kepada seluruh insan pengayoman. Pesan ini menjadi penanda penting bahwa reformasi hukum tak akan tercapai tanpa fondasi ideologi yang kuat.
BPSDM Hukum mengemban tujuh fungsi utama sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 1 Tahun 2024, di antaranya adalah pengembangan kompetensi SDM, pengelolaan pendidikan tinggi hukum, serta pelaksanaan penilaian dan rekomendasi pengembangan ASN Kementerian Hukum.
Melalui pendekatan Knowledge Management System dan semangat Corporate University, Kampus Pengayoman Pancasila diharapkan menjadi pusat pembentukan karakter insan hukum yang tidak hanya profesional dan kompeten, namun juga menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan.
“Langkah ini adalah bentuk nyata transformasi kelembagaan menuju birokrasi hukum yang efektif, efisien, dan berkeadilan,” pungkas Gusti Ayu.
Dengan semangat reformasi dan pembaruan karakter bangsa, BPSDM Hukum terus melangkah sebagai motor penggerak pembentukan aparatur hukum yang Pancasila, adaptif, dan siap menjawab tantangan zaman.
