Depok — Kepala Pusat Pengembangan dan Pelatihan Teknik Kepemimpinan (Kapusbanglat Tekpim) BPSDM Hukum, Mutia Farida, menjadi inspektur upacara bendera di lapangan BPSDM Hukum, Senin (06/10).
Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya integritas, kedisiplinan, dan semangat bela negara sebagai fondasi utama pembentukan aparatur sipil negara (ASN) yang berkarakter.
Menurut Mutia, pelaksanaan apel pagi dan upacara bendera setiap Senin bukan sekadar kegiatan rutin, tetapi momentum memperbarui komitmen kebangsaan, menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta memperkuat kedisiplinan di lingkungan Kementerian Hukum dan BPSDM Hukum.
“Dalam kondisi apa pun, semangat bela negara harus senantiasa kita kedepankan. Terutama bagi para CPNS, nilai bela negara ini harus terus ditanamkan agar menjadi kekuatan yang melekat dalam setiap tindakan dan pekerjaan,” ujarnya.
Mutia juga menegaskan bahwa kegiatan upacara menjadi sarana untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Melalui pembacaan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, ASN diingatkan untuk selalu menjadikan nilai-nilai dasar bangsa sebagai landasan kerja dan pengambilan kebijakan.
“Integritas dan disiplin adalah roh dari pengembangan kompetensi di BPSDM Hukum. Keduanya merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar,” tegasnya.
Ia menambahkan, integritas bukan sekadar kata yang diucapkan setiap apel pagi, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata dan keputusan sehari-hari, terutama dalam tugas-tugas pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang bersifat strategis dan sensitif.
Sebagai lembaga yang berperan dalam mencetak SDM unggul di bidang hukum, BPSDM Hukum diharapkan menjadi teladan dalam menegakkan nilai integritas dan disiplin — baik dalam hal ketepatan waktu, kerapian berpakaian, maupun kepatuhan terhadap tata tertib.
“Disiplin bukan hanya rutinitas, tetapi budaya kerja yang membentuk karakter organisasi. Kalau rapat dijadwalkan pukul 09.00, ya kita harus hadir pukul 09.00. Dari hal kecil seperti itu lahir kebiasaan besar,” kata Mutia.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyinggung peran BPSDM Hukum sebagai Corporate University sejak tahun 2019, melanjutkan semangat sebagai “Kampus Pengayoman Pancasila” yang telah digaungkan sejak 2017.
Mutia menjelaskan, transformasi menuju Corporate University menjadi langkah strategis agar pelatihan ASN di bidang hukum lebih adaptif, inovatif, dan berbasis teknologi. Program mentoring, coaching, hingga e-learning kini dikembangkan untuk memperluas jangkauan dan efektivitas pembelajaran.
“Kita tidak boleh terpaku pada metode pelatihan konvensional. BPSDM Hukum harus menjadi pusat pembelajaran yang dinamis, inklusif, dan modern,” ujarnya.
Menutup arahannya, Mutia mengajak seluruh pegawai, termasuk CPNS dan P3K, untuk meningkatkan literasi digital dan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja triwulan pertama. “Pastikan seluruh target kerja berjalan sesuai rencana dengan menjunjung tinggi nilai integritas dan disiplin,” pungkasnya.
Hadir pada kegiatan ini Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional Tejo Harwanto, Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Eva Gantini, Koordinator Widyaiswara Slamet Yuswanto, Pejabat Manajerial dan Non Manajerial BPSDM Hukum.
