Depok - Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, secara resmi membuka Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan CCVII (207) yang dilaksanakan dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), Senin (16/6). Dalam sambutannya, Gusti Ayu menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia sebagai kunci untuk menjawab tantangan transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
“Kita tengah menghadapi era transformasi besar, baik secara teknologi, ekonomi, maupun sosial. Siapa yang menguasai SDM unggul, dia akan memenangkan masa depan,” ujar Gusti Ayu.
Menurutnya, pelatihan ini merupakan implementasi langsung dari Asta Cita keempat dalam Pembangunan Nasional 2025–2045, yang menempatkan penguatan SDM sebagai prioritas. Ia menegaskan bahwa birokrasi yang baik hanya bisa diwujudkan melalui pemimpin-pemimpin yang berpikir strategis, adaptif, dan menjunjung nilai kebangsaan.
Dalam konteks birokrasi, posisi pengawas disebutnya sangat strategis. Pengawas berperan sebagai jembatan antara pimpinan dan pelaksana, sekaligus penjamin kualitas pelayanan publik.
“Saya berharap pelatihan ini mampu mencetak aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan memiliki kapasitas kepemimpinan yang mumpuni,” tuturnya.
Gusti Ayu juga menekankan bahwa pelatihan ini bukan sekadar teknis, melainkan pembentukan karakter kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Ia mengurai nilai-nilai tersebut ke dalam karakter pemimpin birokrasi yang ideal — integritas, tanggung jawab, kolaboratif, adil, serta berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keberhasilan pelatihan juga bergantung pada peran mentor dan atasan langsung. “Keterlibatan aktif mentor dalam membimbing, memberi umpan balik, dan menumbuhkan pola pikir berkembang sangat penting, terutama dalam proses penyusunan aksi perubahan,” katanya.
Pelatihan yang dilaksanakan selama 104 hari ini terbagi dalam enam tahapan pembelajaran, termasuk e-learning, aktualisasi kepemimpinan pelayanan, serta dua tahap pembelajaran jarak jauh. Total jam pelajaran mencapai 905 JP.
Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan, Mutia Farida, dalam laporannya menyampaikan bahwa pelatihan ini diikuti oleh 40 peserta yang berasal dari unit utama dan kantor wilayah Kementerian Hukum. Para peserta akan dibekali dengan pengetahuan, kompetensi manajerial, dan nilai-nilai kepemimpinan pelayanan publik.
Para pengajar berasal dari berbagai institusi seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, pejabat Kementerian Hukum, hingga para widyaiswara nasional dan tokoh profesional di bidang kepemimpinan.
“Gunakan kesempatan ini sebagai investasi besar dalam pengembangan kapasitas diri. Kita butuh birokrat yang cerdas, adaptif, bersih, dan responsif. Semua itu dimulai dari Saudara-saudari sekalian,” pungkasnya.
Hadir pada kesempatan ini Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional Tejo Harwanto, Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Eva Gantini serta secara virtual Sekretaris DJKI Andrieansjah, Sekretaris Ditjen PP Muhammad Akram, Kakanwil Sulawesi Barat Sunu Tedy Maranto, Kakanwil Maluku Saiful Sahri serta Perwakilan Kakanwil Kemenkum DKJ dan Aceh.
