Depok — Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum (BPSDM Hukum) terus mendorong peningkatan kualitas layanan pengembanga kompetensi sumber daya manusia melalui berbagai terobosan, termasuk transformasi digital dan penjaminan mutu pelatihan.
Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani menyampaikan apresiasi atas kedisiplinan para pegawai dalam mengikuti apel virtual yang rutin digelar setiap Jumat pagi. "Kedisiplinan ini mencerminkan integritas yang tinggi, yang menjadi modal utama dalam menjalankan tugas pengembangan SDM," ujarnya pada Jumat (11/07).
Salah satu fokus terkini adalah pelatihan Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB) yang merupakan bagian dari program Kampus Pengayaan Pancasila. Gusti Ayu menekankan pelatihan ini penting untuk memperkuat kompetensi ASN karena menjadi fondasi penting dalam pembentukan wawasan kebangsaan dan toleransi.
Selanjutnya dirinya merujuk pada Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024, BPSDM Hukum memiliki mandat besar untuk mengembangkan kompetensi baik bagi ASN maupun non-ASN di bidang hukum. "Ini menjadi peluang strategis untuk menjangkau kelompok profesional lain seperti notaris, organisasi bantuan hukum (OBH), dan kurator," kata Kepala BPSDM.
Sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses pelatihan, Wanita kelahiran Bali ini menyebutkan BPSDM Hukum tengah merancang sebuah laman daring yang akan mempermudah masyarakat dalam melihat jadwal serta mendaftar berbagai program pelatihan yang ditawarkan. Inisiatif ini sejalan dengan agenda transformasi digital, termasuk pengembangan sistem Learning Management System (LMS) yang terintegrasi.
Tak hanya itu, BPSDM Hukum juga merencanakan pembentukan pusat penjaminan mutu dan sertifikasi sebagai bentuk peningkatan kualitas layanan pelatihan. "Kualitas pelatihan tidak bisa ditawar. Lembaga ini nantinya akan memastikan standar mutu dan sertifikasi kompetensi secara objektif dan terukur," tambahnya.
Di sisi lain, tantangan juga datang dari kebutuhan peningkatan jumlah serta kompetensi para widyaiswara dan dosen. Hal ini menjadi krusial, terutama dengan adanya pembukaan jurusan baru di Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) yang membutuhkan tenaga pengajar yang mumpuni.
Kepala BPSDM Hukum juga merencanakan pemetaan kebutuhan pelatihan di pemerintah daerah. Langkah ini bertujuan agar pelatihan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi di tingkat lokal.
Dengan serangkaian program tersebut, Ia berharap dapat menjadi motor penggerak peningkatan kapasitas aparatur negara dan masyarakat hukum secara lebih luas.
Hadir pada apel pagi hari ini seluruh Pimpinan Tinggi Pratama BPSDM Hukum Poltekpin dari Badiklat Jawa Tengah, Kepulauan Riau dan Sulawesi Utara khidmat mengikuti Apel Virtual.
