Depok – Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, menjadi mentor dalam Seminar Rancangan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) II yang digelar secara virtual, Senin (11/8).
Proyek perubahan yang diangkat peserta, Wiharyani berfokus pada Reinforcement Tata Kelola Kemenkum Corporate University sebagai upaya mewujudkan ekosistem pembelajaran aparatur sipil negara (ASN) bidang hukum yang terpadu dan berkelanjutan.
Dalam arahannya, Gusti Ayu menegaskan dukungan penuh terhadap inisiatif tersebut. Ia menilai proyek ini sejalan dengan perubahan nomenklatur dan kebijakan baru di Kementerian Hukum, sebagaimana diatur dalam Permenkum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum. “Perubahan ini menuntut model pengelolaan yang adaptif, terintegrasi, dan berbasis kebutuhan stakeholder. Kebijakan baru harus dibenahi, dan tata kelola corporate university menjadi salah satu kunci,” ujarnya.
Sebagai mentor, Gusti Ayu memberi catatan penting agar pengarusutamaan hak asasi manusia (HAM) turut dipadukan dengan pengarusutamaan Pancasila dalam setiap strategi pembelajaran. Hal itu dinilai relevan untuk memperkuat karakter ASN hukum sekaligus memastikan kebijakan pembelajaran selaras dengan nilai dasar bangsa.
Penguji seminar, Tri Atmojo Sejati, menilai tema proyek perubahan ini cukup berani karena mengangkat isu penguatan corporate university di Kementerian Hukum. Ia menggarisbawahi perlunya memanfaatkan survei maturitas corporate university yang selama ini belum diisi oleh Kementerian Hukum sebagai hasil jangka pendek, melengkapi dasar hukum berupa surat keputusan (SK) manajemen tata kelola, serta memperkuat koordinasi dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk penyempurnaan struktur.
Proyek ini juga diarahkan untuk memanfaatkan sistem pembelajaran digital milik LAN, IDAMAN Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Lembaga Administrasi Negara, serta mendorong peluncuran resmi (launching) Kemenkum Corporate University sebagai bagian dari strategi pemasaran dan penguatan brand. Ke depan, corporate university diharapkan memberi dampak nyata pada manajemen talenta, menetapkan standar kompetensi generik dan teknis, serta membangun budaya belajar berkelanjutan.
Melalui penguatan tata kelola ini, BPSDM Hukum menargetkan integrasi sistem LMS-KMS-SIMPEG, perluasan akses pelatihan ke seluruh Indonesia, hingga penerapan microlearning berbasis kecerdasan buatan. “Kita ingin memastikan ASN bidang hukum tidak hanya adaptif terhadap transformasi digital, tapi juga menjadi motor penggerak layanan publik yang unggul,” pungkas Gusti Ayu.
