DEPOK — Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, memimpin langsung Rapat Evaluasi Capaian Kinerja BPSDM Hukum di Ruangan Rapat Kepala BPSDM Hukum, Senin (27/5). Evaluasi ini digelar sebagai upaya memastikan kesesuaian pelaksanaan program dengan kalender kerja dan mendorong sinergi antarpusat dan sekretariat di lingkungan BPSDM Hukum.
“Hari ini tujuannya adalah mengevaluasi perencanaan sesuai kalender kerja dan kendalanya. Kita harus sama-sama menjaga dan mengevaluasi secara menyeluruh, tidak boleh sekadar menggugurkan kewajiban dan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri,” tegas Gusti Ayu dalam arahannya.
Rapat tersebut menghadirkan Pimpinan Tinggi Pratama BPSDM Hukum serta seluruh Ketua Tim pada masing-masing pusat dan sekretariat. Dalam forum tersebut, setiap unit menyampaikan capaian, tantangan, serta rencana tindak lanjut masing-masing.
Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Eva Gantini menyampaikan capaian penyelengaraan Uji Kompetensi kepada 620 ASN yang tergabung antara Uji Kometensi profiling serta naik jenjang. Gusti Ayu menyoroti pentingnya menindaklanjuti umpan balik dari peserta uji kompetensi. “Seluruh saran dan masukan yang diterima dari umpan balik oleh peserta Uji Kompetensi
Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan Mutia Farida menyampaikan bahwa saat ini sedang disusun kurikulum dan bahan ajar untuk program Pelatihan Transformasi Digital. Kepala BPSDM Hukum memberikan arahan agar hasil evaluasi Training of Facilitator (ToF) KUHP akan ditindaklanjuti dengan rencana jangka pendek berupa sarasehan alumni pasca-30 hari pelatihan.
Sementara itu, Sari Sulistiawati Suwardi, Ketua Tim yang mewakili Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional menyampaikan berbagai penyelenggraan Pelatihan Fungsional hingga Community of Practice yang sudah sesuai dengan rencana. Gusti Ayu menyoroti tantangan dalam pelaksanaan pelatihan jarak jauh (PJJ), terutama dalam hal serapan anggaran dan data kendala yang perlu dikompilasi secara sistematis.
“Kinerja berbasis anggaran jangan sampai terdampak hanya karena pelatihan dilakukan secara daring,” ujarnya.
Dari unsur sekretariat, Kepala Bagian Program dan Pelaporan Muhammad Yusuf mewakili Sekretaris BPSDM Hukum menyampaikan berbagai timeline program seperti penyusunan rencana strategis, penelaahan, supervisi anggaran hingga pelaksanaan kinerja reformasi birokrasi seperti Pembangunan Zona Integritas dan SPIP.
Kepala BPSDM Hukum menyampaikan perlunya kesamaan format pelaporan kinerja antarunit, publikasi rutin atas seluruh kegiatan BPSDM, serta pentingnya koordinasi antisipatif terhadap potensi deviasi anggaran.
“Digitalisasi informasi layanan harus kita tingkatkan, termasuk transparansi biaya PNBP bagi peserta dari luar instansi, perlunya penyusunan format laporan evaluasi yang seragam dan mudah dipahami dalam bentuk infografis juga penting menjadi perhatian kita dalam berkinerja,” pungkasnya.
Rapat evaluasi ini menegaskan komitmen BPSDM Hukum untuk memperkuat koordinasi internal, meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program, serta memastikan seluruh program strategis berjalan sesuai arah kebijakan nasional dalam pengembangan SDM hukum yang unggul.
