Depok – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Kementerian Hukum membuka Pelatihan Fungsional Analis Hukum Ahli Muda Angkatan II Tahun Anggaran 2025, Rabu (6/8/2025). Kegiatan yang diselenggarakan dengan metode pembelajaran blended learning ini diharapkan mampu mencetak analis hukum yang profesional, adaptif, dan berintegritas dalam mendukung pembangunan hukum nasional.
Pembukaan pelatihan dipimpin oleh Sekretaris BPSDM Hukum, Jusman, mewakili Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani. Dalam sambutannya, Jusman menekankan pentingnya pengembangan kompetensi analis hukum di era disrupsi dan digitalisasi. Menurutnya, seorang analis hukum tak hanya dituntut memahami teks peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus mampu membaca konteks sosial, dinamika politik, dan perkembangan teknologi yang memengaruhi kebijakan hukum negara.
"Peran analis hukum sangat strategis, bukan hanya sebagai penyusun dan pengkaji peraturan, tetapi juga penjaga arah kebijakan hukum yang berkeadilan, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Pelatihan ini menjadi langkah penting memperkuat profesionalisme jabatan fungsional analis hukum di pusat maupun daerah," ujar Jusman saat membuka pelatihan.
Pelatihan ini juga menekankan penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai kompas moral bagi setiap pejabat fungsional. "Nilai-nilai Pancasila tidak boleh berhenti sebagai jargon, tetapi harus hidup dalam setiap keputusan dan tindakan seorang analis hukum," tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional, Tejo Harwanto, dalam laporannya menyampaikan bahwa pelatihan ini diikuti oleh 32 peserta dari berbagai unit pusat Kementerian Hukum, kantor wilayah, pemerintah daerah, dan kementerian/lembaga lainnya. Kegiatan berlangsung sejak 5 Agustus hingga 7 Oktober 2025, dengan total 156 jam pelajaran yang mencakup materi wawasan, inti, penunjang, hingga aktualisasi dan ujian tulis.
Metode blended learning yang digunakan menggabungkan pembelajaran tatap muka dan jarak jauh, dengan pendekatan andragogi learning yang mendorong keterlibatan aktif peserta melalui komunikasi dua arah. Pelatihan ini juga menghadirkan 26 tenaga pengajar dari berbagai instansi, termasuk BPSDM Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Mahkamah Konstitusi, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi.
Lanjut sambutan, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang diwakili oleh Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum, Arfan Faiz Muhlizi, menekankan bahwa keberadaan analis hukum harus berorientasi pada kualitas, bukan sekadar kuantitas. “Saat ini jumlah analis hukum di seluruh Indonesia sudah mencapai 2.497 orang, angka yang besar untuk jabatan fungsional yang tergolong baru. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana jumlah yang cukup banyak ini dapat menghadirkan kualitas dan kontribusi nyata di masing-masing lembaga tempat mereka bekerja. Negara tidak hanya membutuhkan banyak analis hukum, tetapi juga yang mampu memberikan layanan hukum terbaik bagi masyarakat, sebagai wujud pengabdian kepada bangsa,” ujarnya.
Dengan dibukanya pelatihan ini, BPSDM Hukum bersama BPHN berharap para analis hukum mampu menjawab tantangan kompleksitas masalah hukum di era modern, sekaligus menjadi agen perubahan yang memperkuat sistem hukum berkeadilan di Indonesia.
Turut hadir dalam kegiatan ini para Pimpinan Tinggi Pratama BPSDM Hukum, Para Widyaiswara Ahli Utama dan Assessor SDM Aparatur Ahli Utama di Lingkungan BPSDM Hukum. Hadir pula secara virtual para Pimpinan Tinggi Kementerian Lembaga.
