Depok — Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, bersama Sekretaris BPSDM Hukum, Jusman, menghadiri kegiatan Diseminasi Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan Tinggi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (18/6). Kegiatan ini digelar secara virtual dan diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan di sektor pendidikan, termasuk perwakilan kementerian, lembaga, dan institusi pendidikan tinggi di seluruh Indonesia.
Paparan utama disampaikan oleh Direktorat Jejaring Pendidikan KPK yang mengulas hasil SPI Pendidikan tahun 2024. SPI menjadi instrumen strategis dalam memetakan kondisi integritas satuan pendidikan melalui tiga dimensi utama: karakter peserta didik, ekosistem pendidikan, dan tata kelola.
Berdasarkan hasil survei, indeks integritas pendidikan nasional berada pada level 2 atau kategori korektif. Ini menunjukkan adanya upaya perbaikan melalui internalisasi nilai-nilai integritas, namun implementasi dan pengawasan dinilai belum konsisten dan belum merata. Indeks pendidikan tinggi (Dikti) sendiri tercatat lebih rendah dibandingkan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah.
Temuan lainnya mencakup isu-isu mendasar seperti plagiarisme, ketidakhadiran tenaga pendidik, gratifikasi, hingga lemahnya transparansi dalam pengadaan barang dan jasa. KPK menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang berintegritas, dimulai dari penguatan kurikulum antikorupsi hingga pembenahan tata kelola.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris BPSDM Hukum, Jusman, menyampaikan komitmen lembaganya dalam memperkuat pendidikan nilai, termasuk integritas dan antikorupsi. “Dalam rangka mendukung program Bapak Presiden, kami sudah mencanangkan BPSDM Hukum sebagai Kampus Pengayoman Pancasila. Semua materi pendidikan dan pelatihan diberikan muatan internalisasi nilai-nilai Pancasila, untuk membentuk pegawai negeri sipil yang mampu menerapkannya, khususnya di lingkungan Kementerian Hukum,” ujarnya.
Lebih lanjut, Jusman menyampaikan bahwa BPSDM Hukum telah bekerja sama dengan BPIP dalam pengembangan kurikulum dan pelatihan nilai-nilai Pancasila. Ia berharap, kerja sama serupa dapat dibangun dengan KPK. “Jika memungkinkan, kami berharap bisa disupport oleh KPK, baik dari segi kurikulum maupun tenaga pengajar sebagai narasumber. Ini akan menjadi pelengkap penting bagi seluruh peserta pelatihan kami agar pendidikan antikorupsi dapat menjadi bagian integral dari pembelajaran,” tambahnya.
Dengan kehadiran dan partisipasi dalam forum ini, BPSDM Hukum menunjukkan dukungan konkret terhadap penguatan integritas di sektor pendidikan, khususnya dalam membekali ASN yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan antikorupsi dalam tugas dan pengabdiannya.
