Depok — Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Kementerian Hukum terus memantapkan langkah strategis guna meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) di bidang hukum. Salah satunya melalui Rapat Koordinasi Finalisasi Peta Jalan Pengembangan Kompetensi SDM Hukum Tahun 2025–2029 yang dibuka oleh Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, di Guest House BPSDM Hukum, Depok, Senin (30/6/2025).
“Tujuan utama kegiatan ini adalah menyusun kebijakan pengembangan kompetensi ASN bidang hukum lima tahun ke depan secara lebih terarah dan implementatif,” ujar Sekretaris BPSDM Hukum, Jusman, dalam laporannya. Ia menambahkan, penyusunan peta jalan ini merupakan tindak lanjut dari amanat regulasi, termasuk Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 dan Keputusan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024.
Dalam sambutannya, Gusti Ayu menegaskan bahwa peta jalan pengembangan kompetensi adalah instrumen strategis untuk mewujudkan ASN yang profesional dan responsif terhadap dinamika global. Ia menyebut, peta jalan ini juga merupakan wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, serta mendukung visi pembangunan SDM unggul dalam kerangka Indonesia Emas 2045.
“Melalui peta jalan ini, kita tidak hanya menyiapkan ASN secara teknis, tetapi juga membentuk karakter moral dan etika melalui pendidikan vokasi di Politeknik Pengayoman Indonesia,” kata Gusti Ayu.
Rapat koordinasi ini mencakup tiga pokok bahasan utama: penilaian kompetensi, pelatihan, dan strategi pengembangan pendidikan vokasi. Tiga kelompok kerja terlibat aktif, yakni Tim Pokja Penilaian Kompetensi, Tim Pokja Pelatihan, dan Tim Pokja Pendidikan Vokasi.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dari Jawa Tengah, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Utara, dan jajaran Direktur Politeknik Pengayoman Indonesia. Keterlibatan mereka menegaskan komitmen bersama dalam mewujudkan SDM hukum yang andal, adaptif, dan siap menghadapi tantangan hukum nasional maupun global.
Rapat koordinasi ditutup dengan rapat pleno dari masing-masing tim pokja, yang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara. Proses ini disaksikan langsung oleh Kepala BPSDM Hukum. Dalam kesempatan penutup, Gusti Ayu menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh tim. “Apa yang dilakukan hari ini sangat berarti dalam penyusunan rancangan awal Peraturan Menteri Hukum tentang Peta Jalan Pengembangan SDM di bidang hukum,” ujarnya.
