Semarang – Kementerian Hukum bersama Universitas Diponegoro menggelar kegiatan “What’s Up Kemenkum Campus Calls Out”, sebuah forum diskusi yang menghadirkan mahasiswa, akademisi, serta pemangku kepentingan di bidang hukum dan tata kelola pemerintahan. Kegiatan berlangsung di Aula Universitas Diponegoro dan diikuti secara hybrid oleh peserta dari berbagai daerah pada Rabu (19/11/2025).
Pada sesi forum diskusi bertema “Dari Bisnis Kampus hingga Bisnis Miliaran”, hadir narasumber utama, antara lain Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Kepala PPATK, serta Guru Besar Fakultas Hukum Undip. Diskusi difokuskan pada isu pencegahan tindak pidana korupsi, transparansi usaha, serta penguatan implementasi beneficial ownership sebagai langkah memperkuat integritas usaha.
Sekretaris BPSDM Hukum, Jusman, hadir mewakili Kepala BPSDM Hukum sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan literasi hukum, peningkatan kapasitas SDM, serta pengembangan kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi. “Generasi muda perlu dibekali pemahaman hukum sejak dini karena merekalah yang akan memegang tonggak tata kelola bangsa ke depan,” ujarnya.
Menteri Hukum menegaskan pentingnya integritas sebagai fondasi bangsa: “Kalau kita ingin Indonesia menjadi negara maju, maka integritas harus mulai dibangun dari lingkungan kampus. Ini investasi moral yang tidak bisa ditawar.”
PPATK menambahkan bahwa masyarakat dapat melaporkan dugaan korupsi dengan aman. “Identitas pelapor adalah prioritas kami untuk lindungi. Tantangannya bukan keberanian melapor, tetapi bagaimana menyibak penyamaran penerima manfaat dalam skema kejahatan keuangan,” kata Kepala PPATK.
Dalam perspektif dunia usaha, para narasumber sepakat bahwa transparansi adalah fondasi keberlanjutan. “Bisnis akan tumbuh jika dokumen usaha jelas, penerima manfaat tercatat akurat, dan beneficial ownership diterapkan tanpa kompromi,” ujar salah satu Guru Besar FH Undip.
Pemerintah juga menargetkan percepatan proses pemeriksaan merek yang kini menjadi salah satu yang tercepat di dunia. “Dengan pemanfaatan kecerdasan buatan, layanan kekayaan intelektual bisa semakin efisien dan akurat,” kata Menkum. Indonesia kini juga termasuk 15 negara yang menyediakan fasilitas pembiayaan berbasis agunan Kekayaan Intelektual (KI), didukung oleh pendidikan kewirausahaan untuk mencetak pelaku usaha baru.
Para narasumber turut memberikan motivasi kepada mahasiswa. “Mulai dari langkah kecil. Konsisten saja. Circle yang baik akan mendorong kalian jadi besar,” pesan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda.
Kegiatan Campus Calls Out menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pencegahan korupsi melalui transparansi data, penerapan beneficial ownership, dan penguatan kepatuhan hukum pelaku usaha. Kehadiran BPSDM Hukum melalui Sekretaris BPSDM, Jusman, semakin menegaskan komitmen BPSDM dalam memperkuat kapasitas SDM hukum yang memegang peran penting dalam ekosistem pemerintahan dan dunia usaha.
