Batam — Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Kementerian Hukum terus memperkuat peran strategisnya dalam mencetak aparatur negara yang unggul melalui pengembangan konsep “Kampus Pengayoman Pancasila”.
Hal ini disampaikan oleh Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, kepada para peserta pelatihan public speaking Badiklat Kepri di Hotel Santika, Batam, Rabu (07/05).
“Pancasila menjadi dasar negara, pedoman hidup, dan identitas bangsa. Di Kampus Pengayoman Pancasila, nilai-nilai ini tidak hanya diajarkan, tetapi dihidupkan dalam setiap proses pembelajaran dan pembentukan karakter ASN,” ujarnya.
Dalam paparannya, ia menegaskan bahwa pembangunan SDM hukum yang berkarakter Pancasila sejalan dengan Asta Cita 1, yaitu memperkuat ideologi Pancasila; Asta Cita 4, membangun sumber daya manusia unggul; serta Asta Cita 7, memperkuat reformasi hukum, birokrasi dan pelayanan publik.
Gagasan ini bukan hanya respons terhadap tantangan globalisasi, tetapi juga merupakan bentuk konkret dukungan terhadap Asta Cita Presiden RI, khususnya poin pertama, keempat, dan ketujuh.
Kepala BPSDM Hukum menjelaskan tujuh fungsi utama, salah satunya sebagai motor penggerak nilai kebangsaan di tubuh Kementerian Hukum. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024.
"Sebagai bentuk implementasi, BPSDM Hukum menggelar kampanye internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui berbagai media visual di lingkungan kerja serta membudayakan pembacaan teks Pancasila dan lagu kebangsaan setiap pukul 10 pagi," terangnya.
Namun, penguatan nilai-nilai Pancasila di dunia pendidikan hukum tidak bebas dari tantangan. Minimnya pemahaman mendalam, perubahan dinamika sosial-politik, dan derasnya arus budaya asing menjadi hambatan yang harus diatasi melalui pendidikan karakter yang konsisten.
“Pendidikan hukum ke depan harus lebih dari sekadar hafalan norma. Ia harus menjadi ruang aktualisasi nilai-nilai kebangsaan yang membentuk integritas, keberanian moral, dan pelayanan publik yang berkeadilan,” pungkas Gusti Ayu.
Hadir secara langsung mendampingi Kepala BPSDM, Sekretaris BPSDM Hukum Jusman, Kepala Pusat Pengembang Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan Mutia Farida, Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional Tejo Harwanto dan Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Eva Gantini.
Kemudian hadir Kakanwil Kemenkum Kepri Edison Manik, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hot Maulian Silitonga, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Zulhari serta Kepala Badiklat Jateng Rinto Gunawan Sitorus, Kepala Badiklat Kepri Ivansyah Indra Zainal dan Kepala Badiklat Jateng James Alexander Kaihatu hadir secara langsung.