Depok — Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum menggelar rapat pimpinan (coffee morning) di Ruang Rapat Kepala BPSDM Hukum, Senin (20/10/2025). Rapat ini membahas percepatan serapan anggaran, evaluasi kinerja, serta penajaman rencana kerja hingga akhir tahun.
Kepala BPSDM Hukum Gusti Ayu Putu Suwardani menegaskan pentingnya sinergi dan disiplin seluruh satuan kerja dalam memaksimalkan kinerja menjelang akhir tahun anggaran. “Waktu kita tinggal 45 hari. Semua pusat dan Badiklat harus memastikan kegiatan berjalan sesuai kalender kerja dan RPD. Jangan ada anggaran yang tidak terserap,” ujar Kepala BPSDM Hukum dalam arahannya.
Ia juga menekankan bahwa koordinasi lintas unit merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan program. “Kita harus solid dan satu irama. Rapat ini bukan hanya formalitas, tapi wadah untuk memastikan semua rencana betul-betul dieksekusi,” tegasnya.
Dalam laporan masing-masing unit, Kapusbanglat Teknis dan Kepemimpinan Mutia Farida menyampaikan bahwa penyerapan anggaran telah mencapai 69,58 persen. “Kegiatan besar seperti TOF KUHP, PKN, dan Latsar CPNS terus berjalan sesuai jadwal. Beberapa kegiatan tambahan melalui ABT juga sedang kami persiapkan,” lapornya.
Sementara itu, Kapusbanglat Fungsional Tejo Harwanto melaporkan realisasi anggaran sebesar 64,72 persen dengan tiga kegiatan utama yang akan diselesaikan pada Oktober, yakni Pelatihan Penyuluh Hukum, Analis Hukum, dan Kurator Keperdataan. “Kami juga sedang menyiapkan evaluasi pasca pelatihan di empat wilayah untuk memastikan hasil pelatihan berdampak nyata,” ujarnya.
Dari daerah, Kepala Badiklat Kepulauan Riau Ivansyah Indra Zainal melaporkan penyerapan anggaran sebesar 79,72 persen, sementara Kepala Badiklat Jawa Tengah Rinto Gunawan Sitorus menjelaskan satuan kerjanya menyerap mencapai 72,79 persen dengan output pelatihan yang telah melampaui target. “Kami sudah menghasilkan 3.329 peserta pelatihan dari target 2.246. Fokus kami sekarang menyelesaikan Latsar CPNS dan orientasi PPPK,” ungkap Kepala Badiklat Jawa Tengah.
Kepala BPSDM Hukum memberikan apresiasi atas capaian tersebut sekaligus mengingatkan pentingnya efisiensi dan ketepatan waktu. “Saya minta sisa kegiatan di setiap satuan kerja diselesaikan maksimal November ini. Jadwal harus jelas, jangan menunggu relaksasi baru bergerak,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya refleksi dan penataan strategi untuk tahun mendatang. “Kita perlu menyiapkan blueprint pengembangan SDM hukum agar arah kebijakan 2026–2027 lebih terarah dan berdampak,” tambahnya.
Sekretaris BPSDM Hukum turut menekankan pentingnya kedisiplinan pelaporan dan keseragaman format dokumen. “Semua laporan kegiatan akan diseragamkan. Minggu depan kita lanjutkan rapat lanjutan untuk memastikan tindak lanjut setiap unit berjalan,” ujarnya.
Rapat diakhiri dengan penegasan Kepala BPSDM Hukum bahwa keberhasilan pelaksanaan program dan target kinerja hanya dapat dicapai melalui kolaborasi yang kuat dan komitmen bersama. “Kita harus adaptif terhadap dinamika, solid dalam koordinasi, dan tuntas dalam setiap tindak lanjut. Hanya dengan begitu BPSDM Hukum bisa terus berkontribusi nyata bagi pembangunan sumber daya manusia hukum yang unggul,” pungkasnya.
