Jakarta — Kementerian Hukum menegaskan komitmennya memperkuat reformasi regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan percepatan digitalisasi melalui kolaborasi dengan para mitra internasional. Pesan ini disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta saat mewakili Menteri Hukum dalam International Partnership Forum on Strategic Cooperation Jumat (5/12) di The Westin Hotel Jakarta.
Hadir pula Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, beserta para duta besar dan perwakilan organisasi internasional.
Dalam sambutannya, Nico menekankan bahwa kolaborasi lintas pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan pembangunan. “Reformasi regulasi, pengembangan SDM, dan digitalisasi tidak akan berhasil tanpa dukungan dan sinergi dari berbagai pihak,” ujarnya di hadapan para peserta forum.
Nico menjelaskan bahwa pemerintah tengah melakukan percepatan penyederhanaan regulasi untuk mengatasi tumpang tindih aturan yang selama ini menghambat iklim investasi dan efektivitas birokrasi. Upaya ini diperkuat dengan harmonisasi peraturan, penguatan tata kelola, serta digitalisasi proses perumusan kebijakan agar lebih transparan dan akuntabel.
Ia juga menyoroti implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang berlaku mulai 2 Januari 2026 sebagai langkah penting dekolonisasi hukum pidana nasional. Reformasi ini diharapkan memberikan kepastian hukum yang lebih modern, demokratis, dan selaras dengan perkembangan masyarakat.
Di bidang pengembangan SDM, pemerintah berkomitmen meningkatkan kompetensi aparatur dan masyarakat melalui pelatihan berbasis kompetensi serta kolaborasi dengan sektor pendidikan dan dunia usaha. Peningkatan keterampilan teknis dan kemampuan berpikir kritis dianggap penting untuk menghadapi dinamika ekonomi dan teknologi global.
Transformasi digital juga menjadi prioritas strategis. Pemerintah menyiapkan tiga pilar utama: pemerataan infrastruktur digital, peningkatan talenta digital dari usia dini hingga profesional, serta penguatan ekosistem inovasi yang melibatkan pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas teknologi.
Forum ini diharapkan menjadi ruang untuk menyelaraskan program kerja pemerintah dan mitra internasional agar lebih berdampak bagi masyarakat. Melalui pertemuan ini, pemerintah mendorong terbangunnya kolaborasi baru yang inovatif serta peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan program.
Menutup sambutannya, Nico menyampaikan apresiasi kepada seluruh mitra pembangunan atas dukungan yang berkelanjutan. Ia menegaskan pentingnya menjaga kepercayaan dan kemitraan strategis untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
