Depok, 2 April 2026 — Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Kementerian Hukum, Jusman, mewakili Kepala BPSDM Hukum secara resmi membuka Pelatihan Fungsional Analis Hukum Ahli Pertama Angkatan XI Tahun 2026 sebagai bagian dari program prioritas nasional penguatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) di bidang hukum.
Kegiatan yang berlangsung di Guest House Kampus Pengayoman Pancasila BPSDM Hukum ini diikuti oleh 30 peserta yang berasal dari kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas analis hukum dalam melakukan analisis, evaluasi, dan penelaahan terhadap berbagai produk hukum secara komprehensif dan berdampak.
Dalam sambutannya, Jusman menegaskan bahwa pelatihan ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian jumlah peserta yang dilatih, melainkan pada dampak nyata yang dihasilkan dalam penyelesaian berbagai persoalan hukum di pusat maupun daerah. Ia juga mengingatkan pentingnya komitmen dan kedisiplinan peserta dalam mengikuti seluruh tahapan pembelajaran agar mampu meningkatkan kualitas kinerja organisasi.
“Pelatihan ini merupakan program prioritas nasional yang harus memberikan dampak nyata. Bukan sekadar output, tetapi outcome yang mampu menjawab berbagai persoalan hukum di masyarakat,” ujar Jusman.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa BPSDM Hukum terus melakukan transformasi pengembangan kompetensi melalui pendekatan corporate university serta mendorong penguatan sertifikasi profesi bagi jabatan fungsional hukum. Langkah ini diharapkan mampu menjamin kualitas dan profesionalitas analis hukum dalam menjalankan tugasnya secara terukur dan akuntabel.
Sementara itu, Ketua Tim Kerja sekaligus penyelenggara pelatihan, Deswati, dalam laporannya menyampaikan bahwa pelatihan ini dilaksanakan berdasarkan berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta kebijakan pengembangan kompetensi di lingkungan Kementerian Hukum. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional peserta sesuai dengan standar kompetensi jabatan fungsional analis hukum.
Ia menjelaskan bahwa metode pembelajaran yang digunakan adalah blended learning, yang mengombinasikan pembelajaran klasikal dan pembelajaran jarak jauh, dengan pendekatan ceramah, studi kasus, diskusi, simulasi, hingga seminar. Adapun kurikulum pelatihan mencakup 199 jam pelajaran yang terdiri dari materi wawasan, inti, aktualisasi, dan penunjang, serta didukung oleh tenaga pengajar dari widyaiswara, pejabat fungsional, dan para pakar di bidang hukum.
Pelatihan ini akan berlangsung mulai 1 April hingga 19 Mei 2026. Melalui kegiatan ini, BPSDM Hukum berharap dapat mencetak analis hukum yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat kualitas kebijakan hukum nasional.
Hadir dalam kegiatan Pembukaan Pelatihan ini Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan Mutia Farida, Plh. Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum, Koordinator Widyaiswara Slamet Yuswanto, Direktur Poltekpin Kusmianti, Serta Para Pejabat Manajerial dan Nonmanajerial di lingkungan BPSDM Hukum.
