Depok — Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum bersama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menggelar pertemuan dengan para kepala desa dan lurah dari berbagai daerah pada Senin, 1 September 2025, bertempat di Guest House BPSDM Hukum, Depok. Acara ini dihadiri langsung oleh Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, serta Kepala BPHN, Min Usihen.
Dalam sambutannya, Kepala BPSDM Hukum menegaskan bahwa paralegal memiliki peran strategis dalam memperluas akses keadilan dan mendukung pembangunan hukum di tingkat desa. “Harapan kami, peran paralegal tidak hanya memperkuat kompetensi hukum masyarakat, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, stabil, dan berkelanjutan,” ujar Suwardani.
Ia juga menjelaskan bahwa BPSDM Hukum saat ini tengah menyiapkan jurusan baru di Politeknik Pengayoman Indonesia, yakni Jurusan Hukum dengan empat program studi: Administrasi Hukum Umum, Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Pembangunan Hukum, serta Hukum Kekayaan Intelektual. Prodi-prodi ini dirancang untuk menyiapkan generasi muda, termasuk calon paralegal, yang kompeten di bidang hukum.
Kepala BPHN Min Usihen menambahkan, paralegal merupakan mitra strategis pemerintah dalam memberikan bantuan hukum masyarakat di akar rumput. “Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para kepala desa dan lurah yang telah menunjukkan antusiasme, termasuk dalam membina paralegal di wilayah masing-masing,” ungkapnya.
Pertemuan ini juga menyoroti kehadiran Kampus Pengayoman Pancasila sebagai wujud nyata kontribusi BPSDM Hukum dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Melalui pendidikan, pelatihan, dan penguatan peran paralegal, diharapkan lahir generasi penerus yang berkarakter Pancasila serta mampu menjaga keutuhan bangsa.
Hadir pada pertemuan ini Seluruh Pimpinan Tinggi Pratama BPSDM Hukum dan BPHN serta para peserta Peace Maker Paralegal Justice Award.
