Sinergi BPSDM dan BSK Hukum Dukung Pelayanan Publik yang Profesional
BPSDM Hukum dan BSK Hukum menggelar apel bersama yang diikuti seluruh pegawai serta dihadiri Kepala BPSDM Hukum Wisnu Nugroho Dewanto dan jajaran pimpinan tinggi pratama. Dipimpin Dwi Harnanto selaku Sekretariat Badan BSK Hukum, kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat disiplin, integritas, dan sinergi dalam mendukung kinerja organisasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
DEPOK — Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum bersama Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum) menggelar apel bersama yang diikuti seluruh pegawai dari kedua unit kerja, Senin (12/10/2026). Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kedisiplinan, integritas, dan sinergi aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Setiap pegawai memiliki tanggung jawab untuk menjaga profesionalisme, integritas, dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas. Sinergi antarsatuan kerja juga menjadi bagian penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Dwi Harnanto, Sekretariat Badan BSK Hukum, selaku pembina apel.
Apel tersebut turut dihadiri Kepala BPSDM Hukum Wisnu Nugroho Dewanto serta para pimpinan tinggi pratama di lingkungan BPSDM Hukum dan BSK Hukum. Kehadiran jajaran pimpinan menunjukkan pentingnya komitmen bersama dalam membangun budaya kerja yang profesional dan memastikan pelaksanaan tugas berjalan selaras dengan arah kebijakan Kementerian Hukum.
Penguatan kedisiplinan dan integritas aparatur menjadi fondasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Setiap pegawai diharapkan mampu menjalankan tugas sesuai tanggung jawab, menjaga kualitas kinerja, serta mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap pelaksanaan pekerjaan.
Bagi BPSDM Hukum, kualitas aparatur menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan. Pengembangan kompetensi yang berkelanjutan perlu diimbangi dengan penerapan nilai-nilai profesionalisme dan integritas agar peningkatan kapasitas sumber daya manusia berdampak nyata terhadap kualitas layanan.
Sementara itu, sinergi dengan BSK Hukum diperlukan untuk mendukung keselarasan antara pengembangan kompetensi aparatur dan pelaksanaan strategi kebijakan hukum. Koordinasi yang efektif diharapkan dapat mendorong pelaksanaan program yang lebih terarah, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi serta masyarakat.
Melalui apel bersama ini, BPSDM Hukum dan BSK Hukum menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh unsur organisasi dalam menjaga kualitas kinerja. Komitmen tersebut diharapkan terus diwujudkan melalui disiplin kerja, koordinasi yang efektif, dan pelayanan yang profesional sehingga kehadiran Kementerian Hukum semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
