Kabar Pimpinan
Informasi resmi, arahan strategis, serta dokumentasi kegiatan Pimpinan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Kementerian Hukum RI.
30 Jul 2026
Kegiatan Kepala BPSDM Hukum Kamis 30 Juli 2026
Kepala BPSDM Hukum menghadiri kegiatan Kemenkum Peduli di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum, sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Pengayoman ke-81. Melalui kegiatan bakti sosial berupa sunatan massal dan pembagian paket sembako, Kementerian Hukum menegaskan komitmennya dalam menghadirkan pelayanan publik yang humanis dan berdampak langsung bagi masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Kepala BPSDM Hukum turut menyerahkan paket sembako kepada para penerima manfaat sebagai wujud kepedulian sekaligus dukungan terhadap penguatan budaya pelayanan publik yang berintegritas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
21 Jul 2026
Kegiatan Kepala BPSDM Hukum Selasa 21 Juli 2026
Kepala BPSDM Hukum membuka Penilaian Kompetensi Pemetaan Jabatan dan Kenaikan Jenjang di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tahun 2026 sebagai upaya mendukung penguatan manajemen talenta ASN yang profesional, objektif, dan berbasis kompetensi. Pada kesempatan tersebut, Kepala BPSDM Hukum juga mengapresiasi sinergi seluruh pihak yang terlibat serta mengajak peserta mengikuti penilaian secara optimal guna mendukung pengembangan karier dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, Kepala BPSDM Hukum menghadiri Acara Pengantar Tugas Kepala BPSDM Hukum dan Asesor SDM Aparatur Ahli Utama di lingkungan BPSDM Hukum. Melalui kegiatan tersebut, Kepala BPSDM Hukum menegaskan komitmennya untuk melanjutkan fondasi yang telah dibangun, mempercepat inovasi, serta memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan SDM Hukum yang unggul, profesional, dan berintegritas.
09 Jul 2026
Kegiatan Kepala BPSDM Hukum Kamis 09 Juli 2026
Kepala BPSDM Hukum Melakukan Pemantauan Kegiatan Sekretariat, Pusbanglat Tekpim, Pusbanglat Fungsional, Puspenkom, Poltekpin, serta Balai Pelatihan Hukum Batam, Semarang, dan Bitung - Kepala BPSDM Hukum melaksanakan pemantauan menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja, meliputi Sekretariat, Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan, Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional, Pusat Penilaian Kompetensi, Politeknik Pengayoman Indonesia, serta Balai Pelatihan Hukum Batam, Semarang, dan Bitung. Pemantauan ini bertujuan memastikan seluruh program kerja, layanan administrasi, serta penyelenggaraan pengembangan kompetensi berjalan efektif, terkoordinasi, dan selaras dengan target kinerja organisasi;- Di bidang tata kelola, Sekretariat memfokuskan kegiatan pada penguatan akuntabilitas dan pengelolaan organisasi melalui penginputan perpajakan pada aplikasi Coretax, revisi POK, rekonsiliasi laporan keuangan dan Barang Milik Negara Semester I Tahun 2026, penyusunan LKJIP Semester I, pengisian capaian kinerja pada aplikasi e-Monev Bappenas, serta tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI dan SPIP Terintegrasi. Selain itu, berbagai kegiatan administrasi kepegawaian, penyusunan SK Tim Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan, verifikasi SOP, inventarisasi kebutuhan pelatihan, hingga persiapan pembangunan Zona Integritas menuju WBBM terus dilaksanakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan publik;- Pada aspek pengembangan kompetensi, seluruh unit menyelenggarakan Pembukaan Pelatihan Fungsional Analis Hukum Ahli Muda Angkatan IV Tahun 2026 secara daring serta mengikuti Rapat Pembahasan Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Bidang Hukum antara BPSDM Hukum dengan Universitas Pakuan sebagai langkah memperluas sinergi kelembagaan. Pusbanglat Tekpim melanjutkan pembelajaran jarak jauh PKN Tingkat II, PKA, dan implementasi aksi perubahan PKP, sedangkan Pusbanglat Fungsional melaksanakan reviu kurikulum, penyusunan administrasi program, serta penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Analis Hukum Ahli Muda Angkatan III. Di sisi lain, Puspenkom melaksanakan konsolidasi hasil uji kompetensi teknis, sementara Balai Pelatihan Hukum di Semarang, Batam, dan Bitung tetap menjalankan fungsi operasional melalui monitoring administrasi, rapat kinerja, dukungan kegiatan kelembagaan, serta pembinaan pegawai sebagai wujud komitmen BPSDM Hukum dalam menjaga kualitas layanan dan pengembangan SDM hukum secara berkelanjutan.
08 Jul 2026
Kegiatan Kepala BPSDM Hukum Rabu 08 Juli 2026
Kepala BPSDM Hukum Melakukan Pemantauan Kegiatan Sekretariat, Pusbanglat Tekpim, Pusbanglat Fungsional, Puspenkom, Poltekpin, serta Balai Pelatihan Hukum Batam, Semarang, dan Bitung - Kepala BPSDM Hukum melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan (Pusbanglat Tekpim), Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional (Pusbanglat Fungsional), Pusat Penilaian Kompetensi (Puspenkom), Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin), serta Balai Pelatihan Hukum di Batam, Semarang, dan Bitung. Pemantauan ini bertujuan memastikan seluruh unit kerja menjalankan program sesuai rencana, menjaga kualitas pelayanan, serta memperkuat koordinasi dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi. Kegiatan diawali dengan senam pagi bersama sebagai bagian dari pembinaan fisik dan penguatan kebersamaan seluruh insan BPSDM Hukum;- Di bidang tata kelola organisasi, Sekretariat melaksanakan berbagai kegiatan strategis yang meliputi pengelolaan keuangan, rekonsiliasi laporan keuangan dan Barang Milik Negara, penyusunan LKJIP Semester I Tahun 2026, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, penguatan SPIP, pembangunan Zona Integritas, serta pengelolaan administrasi kepegawaian. Selain itu, dilaksanakan Pelantikan Pejabat Fungsional serta dilanjutkan dengan pengarahan yang diberikan oleh Sekretaris BPSDM Hukum sebagai bagian dari penguatan kapasitas, disiplin, menjunjung tinggi kode etik sebagai Aparatur Sipil Negara;- Sementara itu, unit teknis terus mengoptimalkan pelaksanaan program pengembangan kompetensi melalui pembelajaran jarak jauh, pelaksanaan pelatihan fungsional, penyusunan modul dan SOP, serta rapat lanjutan persiapan pelatihan implementasi KUHP dan KUHAP Baru. Puspenkom tetap memberikan layanan penilaian kompetensi bagi instansi pusat dan daerah, Poltekpin memperluas jejaring kerja sama melalui audiensi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta, sedangkan Balai Pelatihan Hukum di Batam, Semarang, dan Bitung memastikan kelancaran administrasi perkantoran serta mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan kegiatan kelembagaan di wilayah. Keseluruhan rangkaian kegiatan tersebut mencerminkan komitmen BPSDM Hukum dalam memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan kualitas pengembangan kompetensi ASN, serta membangun kolaborasi yang berkelanjutan.
07 Jul 2026
Kegiatan Kepala BPSDM Hukum Selasa 07 Juli 2026
1. Kepala BPSDM Hukum Membuka Kegiatan Penilaian Kompetensi bagi Pejabat Manajerial dan Non Manajerial di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali Tahun 2026 - Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum secara resmi membuka Kegiatan Penilaian Kompetensi bagi Pejabat Manajerial dan Non Manajerial di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali Tahun 2026 yang diselenggarakan secara luring dan daring serta dihadiri oleh Sekretaris BPSDM Hukum, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali beserta jajaran. Kegiatan ini bertujuan mendukung penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pemetaan kompetensi secara objektif, profesional, dan transparan, sekaligus mendukung implementasi Asta Cita dalam penguatan sumber daya manusia, reformasi hukum, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Penilaian kompetensi menjadi bagian dari upaya BPSDM Hukum untuk memastikan setiap ASN memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan jabatan dan kebutuhan organisasi;- Dalam sambutannya, Kepala BPSDM Hukum menegaskan bahwa penilaian kompetensi bukanlah sarana untuk mencari kelemahan pegawai, melainkan instrumen strategis untuk memetakan potensi, mengenali kekuatan, mengidentifikasi kebutuhan pengembangan, serta memberikan arah pembinaan karier yang tepat. Melalui data kompetensi yang valid, organisasi dapat memperkuat penerapan manajemen talenta, mendukung pengambilan keputusan di bidang sumber daya manusia secara profesional dan berbasis bukti, serta memberikan kesempatan yang setara bagi setiap ASN untuk berkembang sesuai kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi;- Melalui pelaksanaan kegiatan ini diharapkan diperoleh hasil berupa data kompetensi pejabat manajerial dan non manajerial yang akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengembangan kompetensi, penempatan pegawai, pembinaan karier, serta penguatan kinerja organisasi. Kepala BPSDM Hukum juga mengapresiasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Hukum, para asesor, dan seluruh panitia atas penyelenggaraan kegiatan ini, serta mengajak seluruh peserta mengikuti setiap tahapan penilaian dengan penuh integritas, disiplin, dan tanggung jawab agar terwujud ASN Kementerian Hukum yang profesional, adaptif, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan hukum yang semakin berkualitas kepada masyarakat. 2. Kepala BPSDM Hukum Melakukan Pemantauan Kegiatan Sekretariat, Pusbanglat Tekpim, Pusbanglat Fungsional, Puspenkom, Poltekpin, Balai Pelatihan Hukum Batam, Semarang, dan Bitung - Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada Sekretariat, Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan (Pusbanglat Tekpim), Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional (Pusbanglat Fungsional), Pusat Penilaian Kompetensi (Puspenkom), Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin), serta Balai Pelatihan Hukum Batam, Semarang, dan Bitung. Pemantauan dilakukan untuk memastikan seluruh program kerja, administrasi perkantoran, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perencanaan, serta pelaksanaan pengembangan kompetensi berjalan efektif, tepat waktu, dan selaras dengan target kinerja organisasi. Selain itu, perhatian juga diberikan pada percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan, pembangunan Zona Integritas, penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta persiapan akreditasi dan pelaporan kinerja semester I Tahun 2026;- Dalam pelaksanaannya, Sekretariat BPSDM Hukum melaksanakan berbagai kegiatan strategis, antara lain pengelolaan administrasi keuangan dan perpajakan, penyusunan laporan kinerja, verifikasi kepegawaian, penguatan tata kelola organisasi, serta koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI. Tim Kerjasama BPSDM Hukum menerima audiensi dari Politeknik Media Kreatif (Polimedia) sebagai langkah memperluas pengembangan kompetensi aparatur melalui kolaborasi di bidang kreatif, penyiaran, film, televisi, penerbitan, periklanan, fotografi, audio visual, dan kehumasan. Audiensi juga dihadiri oleh seluruh perwakilan pusat-pusat, humas, Sisinfo serta Poltekpin. Sementara itu, Pusbanglat Tekpim memastikan keberlangsungan program pelatihan kepemimpinan melalui pembelajaran jarak jauh dan implementasi aksi perubahan, sedangkan Pusbanglat Fungsional melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelatihan, penyusunan administrasi akademik, penyusunan SOP evaluasi, serta pelaksanaan Pelatihan Fungsional Analis Hukum Ahli Muda. Di sisi lain, Puspenkom turut mendukung penguatan sistem merit melalui pembukaan Penilaian Kompetensi bagi Pejabat Manajerial dan Non Manajerial Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali Tahun 2026, fasilitasi assessment lintas instansi, serta koordinasi pelaksanaan penilaian kompetensi di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;- Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) melaksanakan monitoring administrasi perkantoran serta rapat internal bidang Keuangan dan Umum guna memastikan kelancaran tata kelola kelembagaan. Sementara itu, Balai Pelatihan Hukum Batam, Semarang, dan Bitung melaksanakan pemantauan administrasi perkantoran, pengawasan pemenuhan data dukung Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Reformasi Birokrasi (ERB) LKE B06, serta pengelolaan kinerja sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas organisasi. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa seluruh unit kerja melaksanakan tugas dan program kerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kegiatan administrasi, pengelolaan keuangan, penyelenggaraan pelatihan, penilaian kompetensi, penguatan reformasi birokrasi, serta tata kelola organisasi berjalan dengan baik dan terus dipantau untuk menjamin efektivitas pelaksanaannya. Melalui pemantauan ini diharapkan sinergi antar unit kerja semakin kuat dalam mendukung terwujudnya BPSDM Hukum yang profesional, akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pengembangan sumber daya manusia serta pelayanan di lingkungan Kementerian Hukum.
06 Jul 2026
Kegiatan Kepala BPSDM Hukum Senin 06 Juli 2026
Kepala BPSDM Hukum Melakukan Pemantauan Kegiatan Sekretariat, Pusbanglat Tekpim, Pusbanglat Fungsional, Puspenkom, Poltekpin, serta Balai Pelatihan Hukum Batam, Semarang, dan Bitung - Kepala BPSDM Hukum melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja, meliputi Sekretariat, Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan, Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional, Pusat Penilaian Kompetensi, Politeknik Pengayoman Indonesia, serta Balai Pelatihan Hukum Batam, Semarang, dan Bitung. Pemantauan tersebut bertujuan memastikan seluruh program kerja, pelayanan administrasi, serta penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan kompetensi berjalan secara optimal, selaras dengan target kinerja organisasi. Kegiatan di Lingkungan BPSDM Hukum diawali dengan apel pagi bersama sebagai sarana penguatan disiplin, koordinasi, dan komitmen seluruh pegawai dalam memberikan pelayanan terbaik;- Dalam bidang tata kelola, Sekretariat BPSDM Hukum memfokuskan pelaksanaan tugas pada penguatan pengelolaan keuangan, perencanaan, dan administrasi organisasi melalui penginputan perpajakan pada aplikasi Coretax, revisi POK, verifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan, rekonsiliasi laporan keuangan dan Barang Milik Negara Semester I Tahun 2026, penyusunan LKJIP Semester I, serta tindak lanjut rencana aksi atas hasil pemeriksaan BPK RI. Selain itu, dilakukan berbagai kegiatan pengelolaan sumber daya manusia, antara lain verifikasi kenaikan pangkat, inventarisasi kebutuhan pelatihan pegawai, penyusunan laporan kedisiplinan, verifikasi SOP, rekapitulasi pegawai teladan, penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pemenuhan data dukung pembangunan Zona Integritas, persiapan re-akreditasi lembaga penyelenggara pelatihan, hingga pengendalian sarana dan prasarana;- Sementara itu, unit teknis BPSDM Hukum terus mengoptimalkan penyelenggaraan pengembangan kompetensi aparatur melalui berbagai kegiatan strategis. Pusbanglat Tekpim melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan, penyamaan persepsi mentor, pengarahan peserta Training of Facilitator, serta menghadiri penyampaian status akreditasi lembaga pelatihan. Pusbanglat Fungsional melaksanakan Pelatihan Fungsional Analis Hukum Ahli Muda Angkatan III, penyiapan sertifikat peserta, penyusunan SOP evaluasi, serta penguatan administrasi pelatihan. Puspenkom menyelenggarakan fasilitasi penilaian kompetensi, rapat koordinasi pelaksanaan penilaian kompetensi jabatan fungsional, assessor meeting bagi berbagai kelompok jabatan, serta rekonsiliasi layanan teknologi informasi. Di sisi lain, Poltekpin dan Balai Pelatihan Hukum Batam, Semarang, dan Bitung melaksanakan monitoring administrasi perkantoran serta penguatan pengelolaan kinerja sebagai wujud komitmen BPSDM Hukum dalam menjaga kualitas tata kelola organisasi dan keberlanjutan pengembangan kompetensi aparatur di seluruh unit kerja.
02 Jul 2026
Kegiatan Kepala BPSDM Hukum Kamis 02 Juli 2026
1. Kepala BPSDM Hukum Mengikuti Rangkaian Kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I Kementerian Hukum - Kepala BPSDM Hukum mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I Kementerian Hukum yang diselenggarakan sebagai forum strategis untuk mengevaluasi capaian kinerja sekaligus menyusun langkah percepatan pelaksanaan program pada semester berikutnya. Dalam arahannya, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa keberhasilan Kementerian Hukum merupakan hasil kerja kolektif seluruh insan pengayoman dalam mendukung program prioritas Presiden. Menurutnya, penguatan tata kelola organisasi harus berjalan seiring dengan peningkatan kompetensi aparatur melalui transformasi digital, penguatan sistem merit, serta pengembangan sumber daya manusia yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Senada dengan hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, mengapresiasi langkah transformasi birokrasi yang dilakukan Kementerian Hukum, khususnya pengembangan kompetensi aparatur melalui pendekatan corporate university sebagai strategi membangun ASN yang siap menghadapi tantangan perubahan. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini menjadi wadah untuk memperkuat sinergi, menganalisis capaian kinerja, serta merumuskan langkah-langkah strategis guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program kementerian;- Kepala BPSDM Hukum menyampaikan bahwa hingga Semester I Tahun 2026, BPSDM Hukum telah berhasil melaksanakan pengembangan kompetensi kepada 28.686 peserta dari target 47.149 peserta, atau mencapai 60,8 persen. Capaian tersebut mencerminkan komitmen BPSDM Hukum dalam memperkuat kapasitas aparatur melalui berbagai program pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran berkelanjutan yang mendukung transformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum. Pengembangan kompetensi tersebut diarahkan untuk membentuk aparatur yang semakin profesional, adaptif terhadap perubahan, memiliki integritas tinggi, serta mampu memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, responsif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Rapat koordinasi yang diikuti sekitar 360 peserta dari unsur pimpinan pusat dan wilayah ini juga menjadi momentum memperkuat kolaborasi antarlembaga melalui penandatanganan kerja sama dengan delapan kementerian dan lembaga, serta peluncuran Etalase Produk Indikasi Geografis Indonesia sebagai bagian dari upaya memperluas akses pasar produk unggulan nasional sekaligus meningkatkan kualitas layanan hukum kepada masyarakat;- Rangkaian kegiatan ditutup pada malam hari melalui Malam Harmoni Kementerian Hukum Peduli, yang berlangsung dalam suasana hangat, penuh kebersamaan, dan sarat makna. Selain menjadi ajang mempererat soliditas dan sinergi antarunit kerja di lingkungan Kementerian Hukum, kegiatan tersebut juga menjadi momentum penghormatan atas dedikasi dan pengabdian para Pimpinan Tinggi yang memasuki masa purnatugas melalui prosesi Pelepasan Purnatugas. Momen tersebut menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi, keteladanan, serta pengabdian yang telah diberikan dalam mendukung pembangunan organisasi dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi yang semakin kuat, Kementerian Hukum bersama BPSDM Hukum optimistis mampu terus mempercepat transformasi birokrasi, memperkuat kualitas sumber daya manusia, serta menghadirkan pelayanan hukum yang semakin profesional, adaptif, inklusif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
01 Jul 2026
Kegiatan Kepala BPSDM Hukum Rabu 01 Juli 2026
Rabu Sehat BPSDM Hukum: Perkuat Kebugaran dan Soliditas Pegawai Melalui Jalan Sehat dan Senam Bersama • Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum bersama para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan seluruh pegawai di lingkungan BPSDM Hukum melaksanakan kegiatan olahraga jalan sehat dan senam bersama yang berlangsung di lingkungan kantor BPSDM Hukum. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya menjaga kebugaran dan kesehatan jasmani pegawai, sekaligus mempererat kebersamaan, soliditas, dan semangat kekeluargaan antarpegawai di lingkungan kerja. Suasana kegiatan berlangsung penuh semangat dan antusiasme dengan diikuti seluruh jajaran pegawai secara aktif; • Dalam kegiatan tersebut, Kepala BPSDM Hukum menekankan pentingnya menjaga pola hidup sehat dan membangun budaya kerja yang seimbang antara produktivitas kerja dan kesehatan fisik. Melalui olahraga bersama, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang harmonis, sehat, dan mampu meningkatkan semangat serta motivasi pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Selain menjadi sarana menjaga kebugaran, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai momentum memperkuat komunikasi dan sinergi antarunit kerja di lingkungan BPSDM Hukum; • Kegiatan jalan sehat dan senam bersama ini berjalan dengan tertib, aman, dan lancar serta mendapat respons positif dari seluruh pegawai. Hasil dari kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesehatan dan kebugaran pegawai, memperkuat kekompakan dan solidaritas antarpegawai, serta membangun semangat kerja yang lebih positif dan produktif. Dengan terlaksananya kegiatan ini, BPSDM Hukum terus menunjukkan komitmennya dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, humanis, dan mendukung peningkatan kinerja organisasi. Kepala BPSDM Hukum Memimpin Rapat Internal Persiapan Rapat Koordinasi Kementerian Hukum • Kepala BPSDM Hukum memimpin rapat internal bersama Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Manajerial BPSDM Hukum dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Rapat Koordinasi Kementerian Hukum. Rapat yang diselenggarakan di Ruang Rapat Kepala BPSDM Hukum tersebut diawali dengan pemaparan draf bahan paparan oleh Sekretaris BPSDM Hukum, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan secara komprehensif terhadap substansi materi yang akan disampaikan pada forum koordinasi kementerian. Fokus pembahasan diarahkan pada penyempurnaan capaian kinerja, target strategis, serta isu-isu prioritas yang menjadi perhatian organisasi;• Dalam arahannya, Kepala BPSDM Hukum menekankan pentingnya penyajian data dan informasi yang akurat, terukur, dan berorientasi pada hasil. Beliau menginstruksikan agar bahan paparan memuat target serta capaian penilaian kompetensi, pengembangan kompetensi ASN, capaian PNBP, progres transformasi kelembagaan, inovasi digital BPSDM Hukum, hingga berbagai kendala yang dihadapi beserta langkah penyelesaiannya. Selain itu, dilakukan pembahasan mengenai optimalisasi BPSDM Hukum Mobile, penguatan program Training of Trainers (ToT), percepatan pelaksanaan pelatihan jabatan fungsional, penyempurnaan layanan digital, serta penyusunan inventarisasi permasalahan pada setiap unit kerja sebagai bahan pengambilan kebijakan pimpinan;• Melalui rapat ini disepakati sejumlah tindak lanjut strategis, antara lain penyempurnaan materi paparan dengan penambahan target dan capaian kinerja, penyusunan narasi atas program yang belum terlaksana, pemutakhiran data inovasi dan layanan BPSDM Hukum, serta penyesuaian konten aplikasi BPSDM Hukum Mobile agar selaras dengan struktur organisasi Kementerian Hukum. Kepala BPSDM Hukum berharap seluruh unit kerja dapat segera menindaklanjuti hasil rapat secara kolaboratif sehingga bahan paparan yang akan disampaikan pada Rapat Koordinasi Kementerian Hukum mampu menggambarkan kinerja BPSDM Hukum secara komprehensif, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian target organisasi.
30 Jun 2026
Kegiatan Kepala BPSDM Hukum Selasa 30 Juni 2026
1. Kepala BPSDM Hukum Menjadi Narasumber Community of Practice tentang Pancasila sebagai Kompas Moral dan Etika Pengembangan Kompetensi ASN di Bidang Hukum • Kepala BPSDM Hukum menjadi narasumber dalam kegiatan Community of Practice (CoP) bertema "Pancasila sebagai Kompas Moral dan Etika Pengembangan Kompetensi ASN di Bidang Hukum" yang diselenggarakan di Kampus Pengayoman Pancasila BPSDM Hukum. Kegiatan yang dilaksanakan secara luring dan daring ini merupakan bagian dari komitmen BPSDM Hukum dalam memperkuat pengembangan kompetensi ASN yang tidak hanya unggul secara profesional, tetapi juga berintegritas dan berkarakter Pancasila sebagai fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik;• Dalam paparannya, Kepala BPSDM Hukum menegaskan bahwa pengembangan kompetensi ASN di bidang hukum harus dilaksanakan secara seimbang antara peningkatan kompetensi teknis dengan penguatan moral, etika, dan karakter kebangsaan. Menurutnya, supremasi hukum hanya dapat diwujudkan oleh aparatur yang menjadikan Pancasila sebagai kompas moral dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila harus terinternalisasi dalam setiap proses pengembangan kompetensi guna membentuk ASN yang profesional, berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan publik yang adil dan berkualitas;• Lebih lanjut, Kepala BPSDM Hukum menjelaskan bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila telah diimplementasikan melalui tiga pilar utama pengembangan kompetensi, yaitu pendidikan, pelatihan, dan penilaian kompetensi, yang didukung penguatan kurikulum, asesmen kompetensi sosial kultural, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Melalui forum Community of Practice ini, BPSDM Hukum terus mendorong terciptanya ruang berbagi pengetahuan dan praktik baik sebagai upaya memperkuat budaya organisasi yang adaptif, profesional, berintegritas, serta mendukung terwujudnya transformasi birokrasi dan pelayanan publik yang semakin berkualitas. 2. Kepala BPSDM Hukum Melakukan Pemantauan Kegiatan Sekretariat, Pusbanglat Tekpim, Pusbanglat Fungsional, Puspenkom, Poltekpin, serta Balai Pelatihan Hukum Batam, Semarang, dan Bitung • Kepala BPSDM Hukum melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat, Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan (Pusbanglat Tekpim), Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional (Pusbanglat Fungsional), Pusat Penilaian Kompetensi (Puspenkom), Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin), serta Balai Pelatihan Hukum Batam, Semarang, dan Bitung guna memastikan seluruh program kerja berjalan sesuai target kinerja. Pada Sekretariat, pemantauan difokuskan pada pelaksanaan pengelolaan keuangan dan perpajakan melalui aplikasi Coretax, revisi POK, verifikasi pertanggungjawaban keuangan, penyusunan LKJIP Semester I Tahun 2026, pengelolaan administrasi kepegawaian, verifikasi usulan kenaikan pangkat, tindak lanjut uji kompetensi jabatan fungsional, penyusunan administrasi kesejahteraan pegawai, pemenuhan data dukung akreditasi lembaga pelatihan, pembangunan Zona Integritas, penguatan SPIP, monitoring konflik kepentingan, hingga pengendalian sarana dan prasarana serta menghadiri rapat koordinasi dan pembahasan program strategis di lingkungan Kementerian Hukum;• Pada Pusbanglat Tekpim, pemantauan meliputi pelaksanaan monitoring administrasi perkantoran, koordinasi penyelenggaraan Launching Program Harmonisasi Nasional, rapat koordinasi anggaran Training of Trainers (ToF), serta pelaksanaan berbagai program pengembangan kompetensi, antara lain Pembelajaran Jarak Jauh PKN Tingkat II Angkatan XIV, PKA Angkatan LXXVII, Pembelajaran Mandiri PKA Angkatan LXXVI, dan implementasi aksi perubahan PKP Angkatan CCVIII. Sementara itu, Pusbanglat Fungsional melaksanakan pemantauan kegiatan rutin, koordinasi pembukaan blokir PNBP dan penugasan tenaga pengajar, penyusunan administrasi perencanaan dan anggaran, penyusunan SOP evaluasi, serta penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Analis Hukum Ahli Muda Angkatan III dan Analis Hukum Ahli Pertama Angkatan XII. Pada Puspenkom, pemantauan dilakukan terhadap pelaksanaan Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural bagi Jabatan Fungsional Perencana dan Analis Anggaran Tahun 2026, Assessor Meeting Penilaian Kompetensi bagi pejabat manajerial dan nonmanajerial di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, serta rapat evaluasi pelaksanaan penilaian kompetensi Triwulan II. Adapun di Poltekpin, kegiatan yang dipantau meliputi monitoring administrasi perkantoran, keikutsertaan dalam Pelatihan Training of Trainers Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Lemhanas RI, audiensi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional, sosialisasi pengelolaan Document Management System MyASN, serta partisipasi dalam kegiatan CoP.• Pemantauan juga dilaksanakan pada Balai Pelatihan Hukum Semarang, Batam, dan Bitung. Di Balai Pelatihan Hukum Semarang, kegiatan difokuskan pada monitoring administrasi perkantoran, penyusunan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU), serta partisipasi dalam CoP secara daring. Balai Pelatihan Hukum Batam melaksanakan monitoring administrasi, pengunggahan data dukung Reformasi Birokrasi dan Pengelolaan Kinerja Triwulan II, rapat evaluasi pelaksanaan webinar, serta mengikuti CoP. Sementara itu, Balai Pelatihan Hukum Bitung melaksanakan monitoring administrasi, rapat realisasi anggaran Triwulan II dan penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan III, serta berpartisipasi dalam CoP. Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, Kepala BPSDM Hukum menegaskan pentingnya menjaga sinergi, meningkatkan akuntabilitas kinerja, memperkuat tata kelola organisasi, dan memastikan seluruh program pengembangan kompetensi terlaksana secara efektif, adaptif, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya ASN Kementerian Hukum yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.