Pelantikan Pejabat Fungsional Perkuat Tata Kelola dan Kinerja BPSDM Hukum

DEPOK — Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum terus memperkuat kualitas tata kelola organisasi melalui pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Pejabat Fungsional Perencana serta Pejabat Fungsional di Bidang Keuangan Negara Tahun 2026 yang digelar di Guest House BPSDM Hukum, Depok, Rabu (13/8/2026). Kegiatan yang berlangsung secara hybrid tersebut dipimpin langsung oleh Kepala BPSDM Hukum Wisnu Nugroho Dewanto sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung peningkatan kinerja organisasi dan pelayanan publik.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan Mutia Farida, Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Eva Gantini, serta pejabat manajerial dan nonmanajerial di lingkungan BPSDM Hukum. Jajaran pegawai Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) juga hadir secara langsung, sementara pegawai Balai Pelatihan Hukum Batam mengikuti kegiatan secara virtual.

Sebanyak sembilan pegawai dilantik untuk mengemban jabatan fungsional yang terdiri atas Perencana Ahli Pertama, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, dan Pranata Keuangan APBN. Penguatan jabatan fungsional tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan negara yang menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan program dan layanan BPSDM Hukum.

Dalam sambutannya, Wisnu menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum pemberian amanah, tanggung jawab, dan kepercayaan organisasi kepada aparatur yang telah dinilai memiliki kompetensi untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Ia mengingatkan bahwa sumpah jabatan yang diucapkan mengandung tanggung jawab besar kepada negara, pemerintah, dan Tuhan Yang Maha Esa.

“Kepada Pejabat Fungsional Perencana, saya berharap Saudara mampu menghadirkan perencanaan yang berbasis data, adaptif, berorientasi pada hasil, serta mampu menyelaraskan perencanaan dengan penganggaran dan sasaran strategis organisasi,” ujar Wisnu.

Kepala BPSDM Hukum juga menekankan pentingnya peran pejabat fungsional di bidang keuangan negara dalam menjaga tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel. Menurutnya, setiap rupiah APBN harus dikelola secara efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan dan penganggaran, lanjutnya, harus berjalan dalam satu kesatuan yang saling mendukung sehingga menghasilkan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada kesempatan tersebut, Wisnu juga menyampaikan tiga pesan utama kepada para pejabat yang baru dilantik, yaitu terus meningkatkan profesionalisme, menjunjung tinggi integritas, dan menjadi agen perubahan. Ia mendorong para ASN untuk tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga menghadirkan solusi, memperkuat kolaborasi, serta menciptakan inovasi yang memberikan nilai tambah bagi organisasi.

Pelantikan ini menjadi bagian dari komitmen BPSDM Hukum dalam membangun aparatur yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Dengan semakin kuatnya fungsi perencanaan dan pengelolaan keuangan, BPSDM Hukum optimistis dapat terus meningkatkan kualitas tata kelola organisasi sekaligus mendukung penyelenggaraan layanan publik yang lebih efektif dan akuntabel bagi masyarakat. Wisnu berharap para pejabat yang dilantik dapat menjadikan jabatan yang diemban sebagai sarana pengabdian terbaik kepada organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara.