JELAJAH Hubungkan Hasil Asesmen dengan Pengembangan Kompetensi ASN yang Tepat Sasaran

Banten, Kamis (12/11/2026) – Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) perlu dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis kebutuhan agar mampu meningkatkan kualitas kinerja organisasi dan pelayanan publik. Untuk mendukung hal tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum mengembangkan inovasi JELAJAH (Jalan Belajar ASN Berbasis Hasil Assessment) melalui kegiatan Sosialisasi Microlearning Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang dibuka oleh Kepala BPSDM Hukum.

Kegiatan ini diikuti Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, para Asesor SDM Aparatur Ahli Utama, Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BPSDM Hukum dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, pejabat manajerial dan nonmanajerial, serta ASN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten. Sosialisasi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sistem pengembangan kompetensi yang terarah melalui pendekatan Corporate University.

Dalam sambutannya, Kepala BPSDM Hukum menegaskan bahwa kualitas organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia dalam mengembangkan diri dan beradaptasi menghadapi perubahan. Karena itu, pengembangan kompetensi tidak cukup hanya dilakukan melalui pelatihan, tetapi perlu didasarkan pada pemetaan kebutuhan dan hasil penilaian kompetensi setiap ASN.

Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menekankan pentingnya pengembangan kompetensi secara berkelanjutan. Kebutuhan tersebut juga tercermin dari meningkatnya jumlah ASN yang mengikuti penilaian kompetensi, yakni dari 2.073 peserta sepanjang 2025 menjadi sekitar 2.908 peserta hingga awal Triwulan IV 2026.

Melalui JELAJAH, hasil penilaian kompetensi dihubungkan dengan pilihan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan masing-masing ASN. Pendekatan ini memungkinkan proses pembelajaran menjadi lebih terarah karena materi yang diberikan mengacu pada kompetensi yang masih perlu ditingkatkan, khususnya pada aspek manajerial dan sosial kultural.

Pemanfaatan platform Massive Open Online Course (MOOC) BPSDM Hukum juga memberikan fleksibilitas bagi ASN untuk mengakses materi pembelajaran secara mandiri tanpa harus meninggalkan tanggung jawab pekerjaan. Dengan demikian, pengembangan kompetensi dapat menjadi bagian dari aktivitas kerja sehari-hari sekaligus mendorong terbentuknya budaya belajar di lingkungan organisasi.

Kepala BPSDM Hukum mengajak seluruh ASN untuk mendukung dan memanfaatkan JELAJAH sebagai sarana pengembangan diri. Hasil pembelajaran diharapkan tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga diterapkan dalam pelaksanaan tugas, mendorong budaya berbagi pengetahuan, serta meningkatkan kualitas kinerja organisasi.

Melalui inovasi ini, BPSDM Hukum berkomitmen menghadirkan pola pengembangan kompetensi ASN yang lebih adaptif, terukur, dan berbasis kebutuhan. Upaya tersebut diharapkan dapat menghasilkan aparatur yang profesional dan responsif terhadap perubahan, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan hukum kepada masyarakat.