Samakan Persepsi Konversi Predikat Kinerja, BPSDM Hukum Bahas Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional

Depok – Kesamaan pemahaman dalam pelaksanaan penilaian kinerja menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan pengembangan karier aparatur berjalan secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan. Hal ini menjadi perhatian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum melalui kegiatan Rapat Penyamaan Persepsi Lembar Konversi Predikat Kinerja ke Angka Kredit yang diikuti perwakilan seluruh jabatan fungsional di lingkungan BPSDM Hukum.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Wahju Prihandono. Dalam arahannya, ia menyampaikan bahwa penyamaan persepsi diperlukan agar seluruh pejabat fungsional memiliki pemahaman yang selaras dalam menggunakan lembar konversi predikat kinerja ke angka kredit, khususnya dalam menghadapi proses penilaian kinerja pada akhir tahun.

Menurut Wahju, pemahaman yang sama menjadi penting untuk menghindari perbedaan interpretasi dalam proses konversi predikat kinerja menjadi angka kredit. Dengan demikian, setiap pejabat fungsional dapat melaksanakan proses penilaian secara lebih tertib dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Tidak hanya berfokus pada pemaparan mekanisme konversi, kegiatan ini juga menjadi ruang diskusi bagi para pejabat fungsional untuk menyampaikan berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas maupun proses administrasi penilaian kinerja.

Melalui sesi tanya jawab, peserta diberikan kesempatan untuk mengemukakan persoalan yang selama ini ditemui, sekaligus membahas alternatif penyelesaian bersama. Diskusi berlangsung sebagai upaya membangun pemahaman yang lebih komprehensif serta menyamakan langkah dalam menghadapi proses penilaian.

Forum ini juga menjadi wadah komunikasi antara pengelola kepegawaian dan para pejabat fungsional untuk mengidentifikasi persoalan secara langsung, sehingga solusi yang dibahas dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Melalui penyamaan persepsi ini, BPSDM Hukum berharap proses penilaian kinerja dan konversi angka kredit dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan konsisten. Kesamaan pemahaman tersebut diharapkan turut mendukung pengelolaan jabatan fungsional yang profesional serta memberikan kepastian dalam pengembangan karier aparatur di lingkungan Kementerian Hukum.