Menyiapkan Pengajar Kompeten, BPSDM Hukum Bangun Kualitas Analis Hukum di Seluruh Indonesia
BPSDM Hukum menyelenggarakan TOT Pelatihan Fungsional Analis Hukum Tahun Anggaran 2026 dengan melibatkan 26 peserta dari berbagai unit kerja Kementerian Hukum. Kegiatan ini menjadi langkah strategis menyiapkan tenaga pengajar kompeten guna memperluas pengembangan kapasitas Analis Hukum di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
DEPOK 10/11/2026 — Kualitas sumber daya manusia di bidang hukum tidak hanya ditentukan oleh penguasaan terhadap regulasi, tetapi juga oleh kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menerjemahkan pengetahuan hukum ke dalam pelaksanaan tugas. Di balik kebutuhan tersebut, kehadiran tenaga pengajar yang kompeten menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan pengembangan profesionalisme Analis Hukum berjalan secara berkelanjutan.
Menyadari kebutuhan itu, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Kementerian Hukum menyelenggarakan Training of Trainer (TOT) Pelatihan Fungsional Analis Hukum Tahun Anggaran 2026. Kegiatan yang berlangsung selama lima hari di lingkungan BPSDM Hukum ini diikuti 26 peserta dari berbagai unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum, dengan menghadirkan pengajar dari Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Kegiatan dibuka oleh Kepala Pusat Pengembangan dan Pelatihan Fungsional, Jusman. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa kompetensi merupakan kebutuhan utama dalam pengembangan sumber daya manusia. Menurutnya, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki seseorang akan memberikan nilai lebih ketika dapat dibagikan dan ditransformasikan menjadi pembelajaran bagi orang lain.
Hal tersebut menjadi semakin penting dalam pengembangan Jabatan Fungsional Analis Hukum yang memiliki cakupan lintas instansi. Sebagai jabatan fungsional terbuka, Analis Hukum tidak hanya terdapat di Kementerian Hukum, tetapi juga tersebar di berbagai kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. Kondisi ini membutuhkan dukungan tenaga pengajar yang memiliki kompetensi dan kualifikasi memadai agar pengembangan kapasitas Analis Hukum dapat menjangkau lebih banyak aparatur di seluruh Indonesia.
Jusman menjelaskan, Kementerian Hukum sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Analis Hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengembangan kompetensi jabatan tersebut berjalan secara terarah. Karena itu, keberadaan tenaga pengajar yang telah mengikuti dan memperoleh sertifikasi TOT menjadi bagian penting dalam memperluas kapasitas penyelenggaraan pelatihan.
Apresiasi terhadap penyelenggaraan kegiatan ini juga disampaikan Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum BPHN, Arfan Faiz Muhlizi. Ia menilai pelatihan tersebut menjawab kebutuhan yang semakin tinggi terhadap tenaga pengajar untuk mendukung pengembangan kompetensi para Analis Hukum. Melalui sertifikasi TOT, para peserta diharapkan memiliki bekal dan kualifikasi untuk menjadi pengajar dalam pelatihan fungsional Analis Hukum.
Selama lima hari pelaksanaan, peserta tidak hanya dipersiapkan untuk memahami materi pembelajaran, tetapi juga membangun kapasitas sebagai tenaga pengajar yang mampu membagikan pengetahuan, pengalaman, serta kompetensi secara sistematis. Dukungan pengajar dari LAN menjadi bagian dari upaya menghadirkan proses pembelajaran yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur.
Melalui kegiatan ini, BPSDM Hukum tidak sekadar menyelenggarakan pelatihan bagi 27 peserta, tetapi juga menyiapkan sumber daya pengajar yang dapat menjadi penggerak pembelajaran di bidang hukum. Semakin banyak tenaga pengajar yang kompeten, semakin terbuka pula kesempatan bagi Analis Hukum di berbagai instansi untuk memperoleh pengembangan kapasitas yang berkualitas. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen BPSDM Hukum dalam membangun ekosistem pembelajaran yang berkelanjutan sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia hukum di seluruh Indonesia.
