Ruang Aspirasi Pegawai Jadi Wadah Pembenahan Tata Kelola dan Peningkatan Kualitas Layanan BPSDM Hukum

Depok – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Kementerian Hukum terus membangun komunikasi terbuka antara pimpinan dan pegawai melalui kegiatan Ruang Aspirasi Pegawai Episode 2 yang diselenggarakan di Auditorium Lantai 2 BPSDM Hukum, Rabu (11/11/2026). Forum ini menjadi sarana bagi pegawai untuk menyampaikan masukan, pertanyaan, dan kebutuhan secara langsung maupun melalui kanal komunikasi WhatsApp.

Berbagai aspirasi disampaikan dalam forum tersebut, mulai dari pengelolaan fasilitas dan sarana prasarana, tata kelola organisasi, administrasi persuratan, pengelolaan koperasi, hingga layanan kepegawaian dan pengembangan kompetensi. Setiap masukan memperoleh tanggapan, penjelasan, serta arahan dari pimpinan dan pejabat terkait sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi.

Sekretaris BPSDM Hukum menyampaikan bahwa berbagai kebutuhan yang disampaikan pegawai menjadi perhatian pimpinan dan akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan, ketentuan, serta skala prioritas. Inventarisasi kebutuhan fasilitas kerja, penataan administrasi aset negara, penyediaan ruang pendukung pembelajaran jarak jauh, hingga penambahan fasilitas ruang laktasi menjadi beberapa hal yang masuk dalam agenda pembenahan.

Dalam aspek tata kelola, forum juga membahas pentingnya transparansi pengelolaan koperasi BPSDM Hukum, termasuk penataan administrasi keuangan, penghitungan simpanan anggota, serta persiapan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Pimpinan menekankan bahwa pengelolaan koperasi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, tertib administrasi, dan integritas agar anggota memperoleh informasi yang jelas mengenai hak dan kewajibannya.

Pengembangan kompetensi pegawai turut menjadi perhatian dalam forum tersebut. Salah satu aspirasi yang mengemuka adalah penguatan budaya pembelajaran berkelanjutan melalui sharing session, webinar, dan podcast dengan tema yang relevan terhadap kebutuhan pekerjaan. Kepala Pusat Pengembangan dan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan, Mutia Farida, menjelaskan bahwa BPSDM Hukum telah memiliki wadah Community of Practice (CoP) dan Community of Interest (CoI) yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang berbagi pengetahuan dan pengalaman ant pegawai.

"Pembelajaran berkelanjutan merupakan bagian dari strategi Corporate University. CoI dapat dimanfaatkan oleh pusat-pusat maupun Sekretariat sebagai media sharing session, dengan materi yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan peminatan pegawai," jelas Mutia.

Selain itu, sejumlah masukan terkait layanan kepegawaian turut dibahas, antara lain kejelasan informasi formasi dan uji kompetensi, kebijakan peralihan PPPK Paruh Waktu menjadi penuh waktu, penyelesaian kekurangan pembayaran tunjangan jabatan, serta kebutuhan pengembangan kompetensi bagi PPPK Paruh Waktu yang menjalankan tugas administrasi. Berbagai hal tersebut akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan unit terkait, termasuk Sekretariat Jenderal dan Biro Sumber Daya Manusia, untuk memperoleh kejelasan kebijakan dan langkah penyelesaian.

Melalui Ruang Aspirasi Pegawai, BPSDM Hukum menegaskan komitmennya untuk menjadikan komunikasi dua arah sebagai bagian dari perbaikan organisasi secara berkelanjutan. Setiap masukan diharapkan tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi menjadi dasar tindak lanjut yang terukur guna menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik, meningkatkan kapasitas aparatur, serta mendukung kualitas layanan dan pelaksanaan tugas Kementerian Hukum kepada masyarakat.