Berita BPSDM

Dari Ruang Pembelajaran, BPSDM Hukum Bangun SDM Unggul untuk Pelayanan Hukum Berkualitas

Penulis: MULYADI WhatsApp
Dari Ruang Pembelajaran, BPSDM Hukum Bangun SDM Unggul untuk Pelayanan Hukum Berkualitas

Apel Pagi BPSDM Hukum dan BSK Hukum, Senin (16/11/2026), menekankan pentingnya budaya pembelajaran berkelanjutan melalui strategi Corporate University (CorpU) dan pengembangan konten pembelajaran digital. Jusman mengajak seluruh jajaran terus meningkatkan kompetensi, kualitas tenaga pengajar, serta akuntabilitas organisasi guna mewujudkan SDM hukum yang profesional dan pelayanan hukum berkualitas bagi masyarakat.

Depok – Kualitas pelayanan hukum tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dan sistem yang dibangun, tetapi juga oleh kompetensi orang-orang yang menjalankannya. Di balik setiap layanan, keputusan, dan kebijakan, terdapat aparatur yang dituntut terus belajar, beradaptasi, serta mengembangkan kemampuan sesuai kebutuhan masyarakat.

Semangat tersebut menjadi salah satu pesan yang disampaikan Jusman, Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional BPSDM Hukum, saat bertindak sebagai pembina Apel Pagi bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum), Senin (16/11/2026).

“Ke depan, kita harus membuat berbagai macam konten pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi di lingkungan Kementerian Hukum, bahkan di luar Kementerian Hukum sepanjang berkaitan dengan bidang hukum. Kompetensi SDM harus terus ditingkatkan agar kinerja organisasi semakin baik,” ujar Jusman di hadapan peserta apel.

Bagi BPSDM Hukum, pembelajaran bukan sekadar agenda pelatihan yang berlangsung dalam ruang kelas. Pembelajaran harus menjadi bagian dari budaya kerja dan kebutuhan organisasi. Karena itu, penerapan strategi Corporate University (CorpU) menjadi pendekatan penting dalam memastikan setiap program pengembangan kompetensi memiliki keterkaitan langsung dengan tuntutan pekerjaan dan target kinerja.

Salah satu langkah yang telah menghasilkan capaian membanggakan adalah keberhasilan BPSDM Hukum meraih Juara I dalam Kompetisi Konten Pembelajaran bagi Center of Excellence (CoE) yang diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas upaya BPSDM Hukum dalam mengembangkan inovasi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur.

Namun, bagi Jusman, penghargaan tersebut bukanlah titik akhir. Ia justru melihatnya sebagai awal dari pekerjaan yang lebih besar. Satu konten pembelajaran yang telah dihasilkan perlu diikuti dengan ratusan, bahkan ribuan materi lain yang menjawab kebutuhan kompetensi di berbagai bidang hukum. Melalui platform Massive Open Online Course (MOOC), materi pembelajaran diharapkan dapat diakses pegawai Kementerian Hukum kapan saja dan dari mana saja.

Kebutuhan tersebut mencakup berbagai bidang, mulai dari pembentukan peraturan perundang-undangan hingga pelayanan hukum, administrasi hukum umum, dan kekayaan intelektual. Dengan melibatkan unit kerja serta pemangku kepentingan terkait, BPSDM Hukum diharapkan mampu mengidentifikasi kesenjangan kompetensi dan menerjemahkannya menjadi program pembelajaran yang tepat sasaran.

Dalam kerangka tersebut, hasil analisis kebutuhan pembelajaran dan uji kompetensi menjadi landasan penting. Pelatihan tidak semestinya hanya dilaksanakan untuk memenuhi jumlah kegiatan, tetapi harus memberikan perubahan nyata terhadap kemampuan pegawai dan kinerja organisasi. Kualitas tenaga pengajar pun menjadi perhatian, salah satunya melalui pelaksanaan Training of Trainers (ToT) bagi 27 peserta calon pengajar analis hukum yang dipersiapkan untuk mendukung penyelenggaraan pelatihan profesional.

Pesan tentang pembelajaran dan pengembangan kapasitas juga ditujukan kepada para peserta magang yang sedang menjalani pengalaman kerja di lingkungan BPSDM Hukum dan BSK Hukum. Jusman mengingatkan agar kesempatan tersebut dimanfaatkan secara optimal. Pengalaman kerja, keterampilan, serta hasil pekerjaan yang terdokumentasi dengan baik dapat menjadi bekal penting bagi peserta dalam memperoleh sertifikasi kompetensi melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Dengan demikian, program magang tidak hanya menjadi pengalaman sementara, tetapi juga bagian dari persiapan memasuki dunia kerja.

Di sisi lain, penguatan kualitas SDM harus berjalan beriringan dengan tata kelola organisasi yang akuntabel. Sehubungan dengan pemeriksaan interim laporan keuangan Tahun Anggaran 2026 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), seluruh jajaran diingatkan untuk memastikan kelengkapan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan evaluasi anggaran. Akuntabilitas menjadi fondasi agar setiap sumber daya yang dikelola dapat memberikan manfaat optimal bagi pelaksanaan tugas organisasi.

Apel pagi yang diikuti seluruh pegawai BPSDM Hukum dan BSK Hukum, termasuk pegawai alih daya, serta dihadiri pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama kedua unit kerja tersebut, menjadi ruang untuk menyatukan kembali komitmen bersama. Sebab, membangun SDM hukum yang unggul bukan hanya tanggung jawab satu unit kerja, melainkan hasil kerja kolektif seluruh unsur organisasi.

Pada akhirnya, keberhasilan pengembangan kompetensi tidak cukup diukur dari banyaknya pelatihan, jumlah peserta, atau penghargaan yang diperoleh. Ukuran terpentingnya adalah sejauh mana pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dapat diterapkan dalam pekerjaan, memperbaiki kinerja organisasi, dan menghadirkan pelayanan hukum yang semakin berkualitas bagi masyarakat.
 

Bagikan Berita