OPTIMALISASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NOTARIS MELALUI PENATAAN DATA ELEKTRONIK PELAPORAN HASIL PEMERIKSAAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DAERAH (MPD) DAN PEMEGANG PROTOKOL NOTARIS (PEDAL NOTARIS) DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR

Sebagai salah satu wilayah dengan dinamika hukum terbesar di Indonesia, Jawa Timur menaungi sekitar 3.300 notaris aktif. Besarnya jumlah ini berbanding lurus dengan tingginya beban pengaduan masyarakat serta permintaan klarifikasi dari Aparat Penegak Hukum (APH). Kondisi tersebut memicu berbagai persoalan mendasar di lapangan, seperti lemahnya kepatuhan pelaporan dari Majelis Pengawas Notaris Daerah (MPD) yang memutus rantai informasi ke Kantor Wilayah (Kanwil). Di sisi lain, keterbatasan SDM Kanwil yang mengalami kendala beban kerja ganda (split focus) dan tantangan geografis, semakin memperluas titik buta (blind spot) pengawasan. Hal ini diperparah oleh skema regulasi pasca-Permenkum No.mor 22 Tahun 2025, di mana pengajuan pemegang protokol mengalir langsung dari MPD ke Menteri, sehingga Kanwil kehilangan kendali pengawasan real-time atas pemegang protokol terhadap notaris yang pensiun, meninggal dunia, atau diberhentikan. Akibat ketiadaan basis data terintegrasi ini, sistem pengawasan menjadi reaktif dan rentan memicu penundaan berlarut (undue delay) hingga maladministrasi. Menjawab akar permasalahan tersebut, digagaslah sebuah terobosan strategis berupa pangkalan data dan sistem monitoring terpadu berbasis elektronik yang dinamakan PEDAL NOTARIS (Sistem Pelaporan dan Data Elektronik Hasil Pemeriksaan MPD dan Pemegang Protokol Notaris). Inovasi ini menghadirkan kebaharuan dengan mengalihkan mekanisme pelaporan manual menjadi terintegrasi secara digital, sekaligus memotong rantai birokrasi dan waktu pencarian data protokol dari hitungan hari menjadi hanya dalam hitungan menit. Selaras dengan nilai-nilai PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif), PEDAL NOTARIS dirancang agar mudah direplikasi oleh Kanwil lain serta memiliki keberlanjutan yang kuat berkat dukungan payung hukum berupa Surat Edaran Kakanwil dan Standar Operasional Prosedur (SOP).