PENGUATAN TATA KELOLA LAYANAN TATA PERSURATAN MELALUI PENGEMBANGAN MODEL MANAJEMEN LAYANAN PADA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM RI

Aksi Perubahan berjudul “Penguatan Tata Kelola Layanan Tata Persuratan melalui Pengembangan Model Manajemen Layanan pada Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum” bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola layanan tata persuratan agar lebih tertib, terstandar, terukur, dan akuntabel. Aksi Perubahan ini dilaksanakan melalui pengembangan lima instrumen yang saling terintegrasi, yaitu Pedoman, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Layanan, Indikator Kinerja Utama (IKU), serta Monitoring dan Evaluasi (Monev). Model ini memberikan acuan pelaksanaan layanan, kepastian waktu penyelesaian, pengukuran kinerja, serta mekanisme evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Implementasinya didukung melalui koordinasi, diseminasi, dan pelibatan stakeholder serta pelaksana layanan pada TU Sekretaris Jenderal, TU Biro, dan Pusdatin. Melalui penerapan model ini, diharapkan pengelolaan layanan tata persuratan menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan mampu mendukung kelancaran administrasi serta pengambilan keputusan pimpinan.