Kepala BPSDM Hukum mengikuti Forum Pengaduan Pelayanan Publik "PASTI ADA SOLUSI" Episode 9 dan Town Hall Meeting bersama Menteri Hukum Republik Indonesia sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan pelayanan publik, komunikasi publik, serta pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Hukum. Melalui kedua forum tersebut, Menteri Hukum menekankan pentingnya pelayanan yang cepat, profesional, dan akuntabel, penyelesaian pengaduan masyarakat secara responsif, komunikasi publik yang proaktif, penguatan kompetensi pegawai, serta peningkatan kesejahteraan aparatur. Kehadiran Kepala BPSDM Hukum menegaskan komitmen BPSDM Hukum dalam menyelaraskan pelaksanaan program dan kebijakan strategis Kementerian Hukum guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.
1. Kepala BPSDM Hukum Mengikuti Forum Pengaduan Pelayanan Publik “PASTI ADA SOLUSI” Episode 9
• Kepala BPSDM Hukum mengikuti Forum Pengaduan Pelayanan Publik “PASTI ADA SOLUSI” Episode 9 yang diselenggarakan di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum. Kegiatan dipimpin oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual diawali pembukaan oleh Bapak Menteri Hukum Republik Indonesia dan dihadiri para pejabat pimpinan tinggi Madya, jajaran unit eselon I Kementerian Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum, organisasi profesi, akademisi, pelaku usaha, serta masyarakat. Forum ini menjadi wadah penyampaian aspirasi sekaligus penyelesaian berbagai pengaduan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang hukum.
• Dalam forum tersebut, Menteri Hukum menegaskan bahwa setiap pengaduan masyarakat akan ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait dan dijadikan sebagai bagian dari evaluasi kinerja pejabat yang bertanggung jawab. Selain menyerahkan Surat Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia kepada dua warga negara, Menteri Hukum juga mengarahkan percepatan penyelesaian berbagai permasalahan yang disampaikan masyarakat, meliputi status kewarganegaraan, layanan administrasi hukum, kekayaan intelektual, kenotariatan, badan usaha, hingga penyelesaian berbagai persoalan hukum yang memerlukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
• Melalui forum ini, Kepala BPSDM Hukum mendukung komitmen Kementerian Hukum dalam mewujudkan pelayanan publik yang cepat, profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepastian hukum. Forum “PASTI ADA SOLUSI” menjadi sarana penguatan sinergi antarunit kerja dalam merespons kebutuhan masyarakat, sekaligus mendorong peningkatan kualitas tata kelola pelayanan publik yang adaptif, transparan, dan responsif terhadap setiap pengaduan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kepala BPSDM Hukum Mengikuti Forum Pertemuan Terbuka Town Hall Meeting bersama Menteri Hukum Republik Indonesia
• Kepala BPSDM Hukum mengikuti Forum Pertemuan Terbuka Town Hall Meeting bersama Menteri Hukum Republik Indonesia yang diselenggarakan secara daring dan diikuti oleh seluruh pegawai Kementerian Hukum. Dalam arahannya, Menteri Hukum menegaskan pentingnya keterlibatan aktif seluruh pegawai dalam menyampaikan informasi yang faktual, akurat, dan positif melalui media sosial sebagai bagian dari strategi komunikasi publik untuk menangkal disinformasi serta memperkuat citra Kementerian Hukum. Selain itu, disampaikan berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat, antara lain hak cipta dan royalti, kewarganegaraan, perlindungan hukum, PNBP layanan hukum, serta sengketa merek yang memerlukan komunikasi publik yang proaktif dan berbasis data.
• Pada kesempatan tersebut, Menteri Hukum membuka ruang dialog secara langsung dengan seluruh pegawai untuk menyerap aspirasi, masukan, dan berbagai kendala yang dihadapi di unit kerja maupun kantor wilayah. Turut dibahas penguatan pengembangan sumber daya manusia melalui perluasan akses beasiswa jenjang S2 dan S3, peningkatan kemampuan bahasa Inggris, penyempurnaan mekanisme tugas belajar, serta optimalisasi kerja sama dengan perguruan tinggi, perbankan, dan mitra strategis guna memperluas kesempatan pengembangan kompetensi pegawai di seluruh Indonesia.
• Menteri Hukum mengingatkan pentingnya penyampaian laporan kinerja yang objektif sesuai kondisi riil, serta menyampaikan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai melalui percepatan usulan tunjangan kinerja dan optimalisasi pemanfaatan PNBP untuk mendukung pelaksanaan tugas dan peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.
* Kehadiran Kepala BPSDM Hukum beserta seluruh jajaran sebagai wujud komitmen dalam menyelaraskan pelaksanaan program, kebijakan, dan arahan strategis Menteri Hukum di lingkungan BPSDM Hukum dan Kementerian hukum pada umumnya.
