Visitasi Kepemimpinan Nasional Perkuat Kapasitas Pemimpin Birokrasi untuk Dorong Transformasi Pelayanan Publik

BANDUNG, Rabu (29/7/2026) – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Kementerian Hukum menggelar pembukaan kegiatan Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XIV Tahun Anggaran 2026 di Kantor Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Gedung Sate, Bandung. Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan kapasitas kepemimpinan aparatur melalui pembelajaran langsung atas praktik terbaik penyelenggaraan pemerintahan yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik, transformasi digital, dan tata kelola pemerintahan.

"Kegiatan ini bukan sekadar pembelajaran lapangan. Saya berharap peserta mampu mengadopsi praktik-praktik terbaik yang telah terbukti berhasil, kemudian mentransformasikannya menjadi inovasi yang relevan di instansi masing-masing. Pada akhirnya, seluruh proses pembelajaran harus bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik, terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin adaptif, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada institusi pemerintah," ujar Kepala BPSDM Hukum, Wisnu Nugroho Dewanto, saat membuka kegiatan.

Wisnu menegaskan, tema PKN Tingkat II tahun ini, yakni Kepemimpinan Adaptif Sektor Hukum: Akselerasi Transformasi Tata Kelola Kelembagaan Terpadu melalui Integrasi Layanan Digital demi Resiliensi dan Daya Saing Bangsa, mencerminkan kebutuhan birokrasi untuk menghadirkan pemimpin yang mampu beradaptasi terhadap perubahan, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta mengakselerasi transformasi organisasi berbasis data. Menurutnya, setiap proyek perubahan yang disusun peserta harus dapat diimplementasikan secara nyata dan memberikan manfaat langsung bagi organisasi maupun masyarakat.

Staf Ahli Gubernur Jawa Barat Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Benny Bachtiar, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyambut baik penyelenggaraan visitasi tersebut sebagai ruang pembelajaran bersama dalam membangun birokrasi yang semakin profesional dan responsif. Ia menilai pembelajaran langsung dari praktik penyelenggaraan pemerintahan akan memperkaya perspektif peserta sekaligus memperkuat kemampuan mereka dalam merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap karakteristik daerah.

"Kami berharap kegiatan ini tidak berhenti pada proses observasi semata, tetapi mampu melahirkan pertukaran pengetahuan, memperluas jejaring kolaborasi antar-lembaga, serta menghasilkan berbagai gagasan inovatif yang dapat diterapkan di instansi masing-masing. Semangat belajar dan saling menginspirasi inilah yang menjadi kekuatan utama dalam membangun birokrasi yang semakin profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik," kata Benny.

Sementara itu, Kepala Pusat Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan BPSDM Hukum, Mutia Farida, melaporkan bahwa Visitasi Kepemimpinan Nasional diikuti oleh 60 peserta PKN Tingkat II Angkatan XIV yang dibagi ke dalam empat kelompok pembelajaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Setiap kelompok mempelajari praktik baik pada bidang transformasi layanan hukum digital, integrasi data, harmonisasi kebijakan dan iklim investasi, serta penguatan manajemen talenta aparatur. Hasil pembelajaran akan menjadi dasar penyempurnaan proyek perubahan yang disusun peserta sebagai solusi atas isu strategis di instansi masing-masing.

Selain observasi lapangan dan dialog dengan pemangku kepentingan, rangkaian kegiatan juga dirancang untuk memperkuat kemampuan analisis, penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis bukti, serta pengembangan kepemimpinan yang kolaboratif. Pendekatan tersebut diharapkan menghasilkan pemimpin yang mampu menghadirkan inovasi secara berkelanjutan dan mempercepat transformasi birokrasi di sektor hukum maupun sektor publik secara lebih luas.

Melalui pelaksanaan Visitasi Kepemimpinan Nasional ini, BPSDM Hukum bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmen untuk memperkuat sinergi dalam pengembangan kompetensi aparatur. Kolaborasi tersebut diharapkan melahirkan pemimpin perubahan yang adaptif, berintegritas, dan mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta memperkuat daya saing bangsa.