Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum
PSDM Hukum Kementerian Hukum melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum Langsung bertema “Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)” di lingkungan RW 004, Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Minggu (8/11/2026). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, termasuk prinsip keadilan restoratif dan mekanisme diversi. Selain itu, disampaikan pula informasi mengenai KUHP Nasional dan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum). Melalui kegiatan ini, BPSDM Hukum berharap masyarakat, khususnya keluarga dan tokoh masyarakat, dapat berperan aktif dalam melindungi hak-hak anak, mencegah keterlibatan anak dalam permasalahan hukum, serta menjadi agen penyebarluasan informasi hukum guna mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dan berkeadilan.
Jakarta Selatan – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Kementerian Hukum terus memperkuat penyebarluasan informasi hukum dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui kegiatan Penyuluhan Hukum Langsung. Kali ini, penyuluhan menyasar masyarakat di lingkungan RW 004, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu (8/11/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan di Rumah Makan Kliwon, Jalan Raya Lenteng Agung Jagakarsa tersebut mengangkat tema “Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)”. Penyuluhan diikuti oleh para Ketua RT, perwakilan ibu-ibu PKK, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), kader, serta tokoh masyarakat di lingkungan RW 004.
Penyuluhan hukum disampaikan oleh dua Penyuluh Hukum BPSDM Hukum, yaitu Alih Usman dan Agoes Ary Prasetio. Dalam penyampaian materinya, keduanya memberikan pemahaman mengenai ketentuan hukum yang mengatur anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Materi yang disampaikan mencakup prinsip perlindungan anak, pendekatan keadilan restoratif, serta mekanisme diversi sebagai salah satu upaya penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan pidana. Melalui pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa penanganan perkara anak harus senantiasa memperhatikan hak-hak anak dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.
Selain membahas sistem peradilan pidana anak, para penyuluh hukum juga menyampaikan informasi mengenai keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional serta keberadaan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan sebagai sarana bagi masyarakat untuk memperoleh akses terhadap bantuan dan layanan hukum.
Kegiatan berlangsung secara interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab. Para peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan serta berbagi pandangan mengenai berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, khususnya perlindungan anak dan pencegahan keterlibatan anak dalam permasalahan hukum.
Melalui kegiatan ini, BPSDM Hukum berharap para peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan dan pemahaman hukum, tetapi juga mampu menjadi agen penyebarluasan informasi hukum di lingkungan masing-masing. Peran keluarga, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat dinilai penting dalam membangun lingkungan yang aman, peduli, serta memberikan perlindungan terhadap anak.
Penyuluhan hukum ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan hukum masyarakat agar mampu mengetahui, memahami, menghormati, serta menerapkan ketentuan hukum dalam kehidupan sehari-hari.
BPSDM Hukum berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan penyuluhan hukum melalui sinergi dan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat desa, kelurahan, kabupaten/kota, maupun provinsi, guna mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dan berkeadilan.
