Kegiatan Kepala BPSDM Hukum Kamis 20 Agustus 2026
Kepala BPSDM Hukum membuka Pelatihan Teknis Metode Analisis Strategi Kebijakan Hukum secara PJJ pada Wilayah Kerja Balai Pelatihan Hukum Batam, Kamis (20/8/2026), sekaligus memberikan materi Kebijakan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum. Ia menekankan pentingnya kompetensi Analis Kebijakan dalam menghasilkan analisis dan rekomendasi berbasis data serta mendukung terwujudnya SDM hukum yang kompeten, adaptif, profesional, dan berdampak.
Kepala BPSDM Hukum Membuka Pelatihan Teknis Metode Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Memberikan Materi Kebijakan Pengembangan Kompetensi SDM
• Kepala BPSDM Hukum membuka Pelatihan Teknis Metode Analisis Strategi Kebijakan Hukum dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pada Wilayah Kerja Balai Pelatihan Hukum Batam Tahun Anggaran 2026, yang dilaksanakan secara virtual pada Kamis, 20 Agustus 2026. Pembukaan pelatihan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum pada wilayah kerja Balai Pelatihan Hukum Batam, Kepala Balai Pelatihan Hukum Batam beserta jajaran, tenaga pengajar dan fasilitator, serta para peserta pelatihan. Dalam arahannya, Kepala BPSDM Hukum menyampaikan bahwa perkembangan hukum, dinamika kebijakan publik, dan tuntutan reformasi birokrasi menempatkan Analis Kebijakan pada posisi yang semakin strategis, sehingga diperlukan kompetensi yang kuat dalam mengidentifikasi isu strategis, menganalisis alternatif kebijakan, menilai risiko dan dampak, serta menyusun rekomendasi yang objektif dan berbasis data.
• Peserta diharapkan dapat mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran secara sungguh-sungguh, aktif dalam diskusi dan pertukaran pengalaman, serta mengoptimalkan proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan analitis yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas di unit kerja masing-masing.
• Kepala BPSDM Hukum juga menyampaikan apresiasi kepada para pengajar, fasilitator, panitia, dan seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan pelatihan.
• Usai membuka kegiatan, Kepala BPSDM Hukum memberikan materi Kebijakan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum kepada seluruh peserta pelatihan. Kepala Badan menyampaikan arah kebijakan pengembangan kompetensi menuju SDM Unggul Bidang Hukum 2029 yang kompeten, adaptif, profesional, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap kinerja serta kualitas pelayanan hukum, sebagaimana prinsip Right Competency, Right Learning, Right Performance, Real Impact.
• Seiring dengan arsitektur layanan pengembangan kompetensi, pelatihan teknis metode analisis strategi kebijakan hukum berada pada tahap develop dengan keberhasilan pembelajaran akan terlihat pada tahap apply dan evaluate, di mana ketika kompetensi yg diperoleh mampu menghasilkan analisis, rekomendasi dan kebijakan hukum yg lebih berkualitas dan berdampak bagi organisasi dan masyarakat luas.
• Pengembangan kompetensi diarahkan untuk menjawab kebutuhan jabatan dan organisasi melalui Peta Jalan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum Tahun 2025–2029 sebagai upaya dalam meningkatkan Kompetensi ASN bidang hukum melalui pendekatan Sistem Pembelajaran Terintegrasi (Corporate University).