Berita BPSDM

Disiplin dan Kolaborasi Jadi Penopang Kinerja, BPSDM Hukum Ikuti Apel Bersama Kemenko Kumham Imipas

Oleh Fajar Isnan WhatsApp
Disiplin dan Kolaborasi Jadi Penopang Kinerja, BPSDM Hukum Ikuti Apel Bersama Kemenko Kumham Imipas
Disiplin dan Kolaborasi Jadi Penopang Kinerja, BPSDM Hukum Ikuti Apel Bersama Kemenko Kumham Imipas Disiplin dan Kolaborasi Jadi Penopang Kinerja, BPSDM Hukum Ikuti Apel Bersama Kemenko Kumham Imipas

Kepala BPSDM Hukum, Wisnu Nugroho Dewanto, bersama jajaran mengikuti Apel Bersama Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sebagai upaya memperkuat disiplin, kolaborasi, dan profesionalisme aparatur. Apel ini menegaskan pentingnya sinergi antarkementerian, evaluasi kinerja, penguatan budaya kerja berintegritas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik dalam mendukung tercapainya birokrasi yang adaptif dan visi Indonesia Emas 2045.

Jakarta – Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Wisnu Nugroho Dewanto, beserta jajaran Pimpinan Tinggi Pratama mengikuti Apel Bersama di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Senin (27/7). Kegiatan yang diikuti secara serentak oleh jajaran Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tersebut menjadi momentum memperkuat disiplin, sinergi, dan komitmen aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam sambutan yang dibacakan Sekretaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia, ditegaskan bahwa apel pagi tidak sekadar menjadi rutinitas untuk mengawali aktivitas kerja, melainkan sarana memperkuat disiplin, membangun semangat kebersamaan, serta meneguhkan komitmen aparatur negara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, berintegritas, dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Jenderal juga mengajak seluruh aparatur menjadikan peringatan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa setiap kebijakan dan pelayanan publik harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Perlindungan hak anak disebut sebagai tanggung jawab bersama seluruh kementerian dan lembaga dalam mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Memasuki Triwulan III Tahun Anggaran 2026, seluruh unit kerja diingatkan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian program dan anggaran, mengidentifikasi berbagai kendala, serta mempercepat penyelesaian target kinerja yang masih berjalan. Penguatan koordinasi dan sinergi antarkementerian maupun antara unit pusat dan daerah dinilai menjadi kunci agar program prioritas dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Selain itu, seluruh aparatur di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan diharapkan terus membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia melalui pelayanan yang adil, profesional, akuntabel, serta bebas dari diskriminasi. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi dalam membangun birokrasi yang berintegritas, inklusif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Sekretaris Jenderal turut menyampaikan arahan Sekretaris Negara agar seluruh satuan kerja, baik di pusat maupun daerah, mempersiapkan atribut kemeriahan dan materi bertema kemerdekaan sebagai bagian dari upaya menumbuhkan semangat nasionalisme dan pengabdian kepada bangsa.

Mengakhiri sambutannya, Sekretaris Jenderal mengajak seluruh ASN untuk terus menjaga disiplin, meningkatkan profesionalisme, memperkuat kolaborasi, serta bekerja dengan integritas dan semangat melayani. Melalui komitmen tersebut, seluruh jajaran diharapkan mampu mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas serta mendukung terwujudnya Indonesia yang maju, adil, dan bermartabat.

Bagikan Berita