BPSDM Hukum Evaluasi Kinerja untuk Perkuat Pengembangan Kompetensi SDM Hukum

Depok — Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Kementerian Hukum melakukan analisa dan evaluasi (anev) kinerja sebagai langkah memperkuat efektivitas pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) hukum.

Anev dipimpin Kepala BPSDM Hukum Wisnu Nugroho Dewanto di ruang rapat Kepala BPSDM Hukum. Kegiatan diikuti jajaran Pimpinan Tinggi Pratama BPSDM Hukum, yakni Sekretaris BPSDM Hukum Jusman, Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan Mutia Farida, Plt. Kepala Pusat Pengembangan dan Pelatihan Fungsional sekaligus Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Eva Gantini, serta Direktur Politeknik Pengayoman Indonesia Kusmiyati.

Wisnu menegaskan, analisa dan evaluasi menjadi instrumen penting untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai target sekaligus memberikan dampak terhadap peningkatan kompetensi SDM hukum.

“Anev ini bukan sekadar melihat capaian angka, tetapi memastikan setiap program yang kita laksanakan memberikan hasil yang terukur dan berdampak. Setiap unit harus mampu melihat capaian, mengidentifikasi kendala, serta menyusun langkah perbaikan agar kinerja ke depan semakin efektif,” ujar Wisnu.

Anev juga diikuti secara daring oleh tiga Balai Pelatihan Hukum, yakni Kepala Balai Pelatihan Hukum Bitung Sudarsono beserta jajaran, Kepala Balai Pelatihan Hukum Batam Ivansyah Indra Zainal, dan Kepala Balai Pelatihan Hukum Semarang Rinto Gunawan Sitorus. Masing-masing unit menyampaikan analisa dan evaluasi berdasarkan paparan capaian kinerja serta rencana kegiatan yang telah disusun.

Dalam evaluasi tersebut, BPSDM Hukum mencermati capaian pengembangan kompetensi, penilaian kompetensi, realisasi anggaran, serta pelaksanaan program pada setiap unit kerja. Secara keseluruhan, capaian output pengembangan kompetensi tercatat 45.231 dari target 46.779 orang atau 96,69 persen, sedangkan penilaian kompetensi mencapai 2.394 orang dari target 2.260 orang atau 105,93 persen.

Pada Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan, realisasi pengembangan kompetensi mencapai 18.755 orang atau 137,48 persen dari target 13.642 orang. Program tersebut dilaksanakan melalui berbagai metode, antara lain webinar, MOOC, serta pembelajaran klasikal, PJJ, dan blended learning. Sementara itu, Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional mencatat realisasi 19.441 orang atau 87,61 persen dari target 22.190 orang.

Dari sisi penilaian kompetensi, Pusat Penilaian Kompetensi mencatat realisasi 2.394 peserta dari target 2.260 peserta. Kegiatan tersebut mencakup pemetaan dan pengisian jabatan, dengan sejumlah penilaian kompetensi telah dilaksanakan untuk berbagai unit di lingkungan Kementerian Hukum.

Evaluasi juga mencakup kesiapan Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) dalam mendukung pengembangan SDM hukum melalui pendidikan vokasi. Poltekpin melaporkan pengembangan empat program studi pada Jurusan Hukum Terapan, yakni Hukum Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum Umum, Perancangan Peraturan Perundang-undangan, dan Pembangunan Hukum. Penguatan akademik turut diarahkan pada penyusunan kurikulum berbasis Outcome-Based Education dan pemenuhan kebutuhan dosen.

Sementara itu, tiga Balai Pelatihan Hukum menyampaikan capaian dan rencana pengembangan program di wilayah masing-masing. Balai Pelatihan Hukum Batam mencatat realisasi output 2.584 peserta atau 86,71 persen dari target 2.980 peserta, sedangkan Balai Pelatihan Hukum Semarang merealisasikan 2.330 peserta atau 58,2 persen dari target 4.000 peserta. Balai Pelatihan Hukum Bitung melaporkan realisasi 2.121 peserta dari target 3.967 peserta.

Anev menjadi bagian penting dalam memastikan setiap capaian tidak berhenti pada pemenuhan target, tetapi juga menjadi dasar perbaikan pelaksanaan program pada periode berikutnya. Evaluasi dilakukan dengan melihat kesesuaian antara target, realisasi, penggunaan anggaran, serta rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.

Melalui forum tersebut, BPSDM Hukum mendorong seluruh unit kerja untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta memastikan setiap kegiatan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kompetensi dan kinerja SDM hukum.

Langkah ini sekaligus memperkuat komitmen BPSDM Hukum untuk mewujudkan SDM hukum yang kompeten, profesional, berintegritas, dan adaptif, sehingga mampu mendukung pelayanan dan tata kelola pemerintahan bidang hukum yang semakin berkualitas