Kepala BPSDM Hukum memperkuat pengembangan kompetensi dan kualitas SDM aparatur melalui dua agenda strategis, yakni menjadi keynote speaker dalam Community of Practice (CoP) TPKS dan menerima benchmarking Penilaian Kompetensi Kementerian Kesehatan. Dalam CoP, ia menekankan pentingnya menerjemahkan UU TPKS ke dalam praktik perlindungan korban yang nyata serta memperkuat peran Analis Hukum dan Penyuluh Hukum. Sementara dalam benchmarking, ia mendorong berbagi praktik baik untuk meningkatkan kualitas penilaian kompetensi yang objektif, profesional, dan akuntabel, termasuk melalui penguatan sistem dan platform Assessment Center.
1. Kepala BPSDM Hukum sebagai Keynote Speaker pada Community of Practice (CoP) ”Dari Regulasi ke Praktik: Membangun Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Efektif”
* Kepala BPSDM Hukum hadir dan memberikan pidato kunci dalam kegiatan COP yg di selenggarakan sebagai sebagai tindak lanjut Training of Trainers TPKS Tahun 2026.
* Kegiatan dihadiri oleh Direktur Eksekutif Jalastoria Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S., Asisten Deputi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Muhammad Ihsan, S.Ag., M.A., Pimpinan Tinggi Pratama BPSDM Hukum, serta peserta CoP.
* Dalam paparannya, Kepala BPSDM Hukum menyampaikan bahwa UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS harus mampu diterjemahkan dari tataran regulasi ke praktik perlindungan yang nyata. Analis Hukum dan Penyuluh Hukum memiliki posisi strategis dalam membangun pemahaman hukum, memperkuat pencegahan, serta mendukung penanganan TPKS yang berorientasi pada perlindungan korban.
* Kepala BPSDM Hukum menekankan agar kegiatan CoP tidak berhenti pada pertukaran pengetahuan, tetapi mampu memperkuat kompetensi dan menghasilkan praktik yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas.
2. Kepala BPSDM Hukum Menerima Kunjungan Benchmarking Penilaian Kompetensi Kementerian Kesehatan Tahun 2026
* Kepala BPSDM Hukum menerima kunjungan Benchmarking Penilaian Kompetensi Kementerian Kesehatan Tahun 2026 di BPSDM Hukum. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Asesor SDM Aparatur Ahli Madya Kementerian Kesehatan beserta tim, Kepala Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Hukum, para Asesor SDM Aparatur;
* Benchmarking sebagai sarana berbagi pengalaman dan praktik baik dalam penyelenggaraan penilaian kompetensi.
* Kepala BPSDM Hukum menyampaikan bahwa penilaian kompetensi memiliki peran strategis dalam pengelolaan SDM aparatur, termasuk untuk pemetaan kompetensi, pengembangan karier, manajemen talenta, dan rencana suksesi. Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Hukum juga telah memperoleh akreditasi “A” (sangat baik) dari BKN pada Tahun 2025 sebagai motivasi untuk terus menjaga kualitas penilaian yang objektif, profesional, dan akuntabel.
* Kepala BPSDM Hukum mengharapkan kegiatan benchmarking ini dapat menjadi sarana untuk memperdalam pemahaman mengenai sistem penyelenggaraan, penjaminan mutu, serta pengembangan platform Assessment Center. Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin penguatan kompetensi dan peningkatan kualitas penyelenggaraan penilaian kompetensi pada masing-masing instansi.
