Komisi XIII DPR RI Apresiasi Kinerja Kementerian Hukum, Pelayanan Publik Terus Ditingkatkan
Kementerian Hukum mendapat apresiasi Komisi XIII DPR RI atas capaian kinerja tahun 2026, khususnya peningkatan kualitas pelayanan hukum, transformasi digital, dan realisasi PNBP sebesar Rp2,16 triliun atau 101,43 persen dari target. Capaian tersebut didukung oleh penyelesaian jutaan layanan administrasi hukum dan kekayaan intelektual, serta pengembangan kompetensi aparatur melalui program BPSDM Hukum. Ke depan, Kementerian Hukum berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi DPR RI guna mewujudkan pelayanan hukum yang semakin profesional, responsif, inklusif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
Jakarta – Kementerian Hukum memaparkan capaian pelaksanaan program dan kinerja tahun 2026 dalam Rapat Kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Paparan tersebut mendapat apresiasi dari pimpinan dan anggota Komisi XIII, khususnya atas peningkatan kualitas pelayanan hukum, transformasi digital, serta capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang melampaui target.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa berbagai capaian sepanjang 2026 merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Kementerian Hukum dalam menghadirkan layanan hukum yang semakin mudah diakses, berkualitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam kesimpulan rapat, Komisi XIII DPR RI menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Hukum sepanjang 2026. Apresiasi tersebut secara khusus diberikan atas peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan hukum, transformasi digital, serta capaian PNBP yang melampaui target. Komisi XIII menyatakan, “Komisi XIII DPR RI mengapresiasi kinerja dan capaian Kementerian Hukum sepanjang tahun 2026 khususnya dalam peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan hukum, transformasi digital, dan capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang melampaui target.”
Berdasarkan paparan Kementerian Hukum, realisasi PNBP hingga 13 November 2026 mencapai Rp2,16 triliun atau 101,43 persen dari target Rp2,13 triliun. Capaian tersebut mencerminkan kontribusi layanan administrasi hukum terhadap penerimaan negara sekaligus meningkatnya pemanfaatan layanan oleh masyarakat dan dunia usaha.
Di bidang administrasi hukum umum, jumlah permohonan layanan mencapai 16,2 juta dengan tingkat penyelesaian 99,83 persen. Sementara itu, layanan kekayaan intelektual mencatat 398.332 permohonan selesai atau 104,27 persen dari target. Capaian ini menjadi bagian dari upaya memberikan kepastian hukum, memperluas perlindungan kekayaan intelektual, dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Kepala BPSDM Hukum Wisnu Nugroho Dewanto bersama jajaran pimpinan tinggi pratama BPSDM Hukum turut hadir mendampingi Menteri Hukum. BPSDM Hukum menjadi salah satu unsur strategis dalam mendukung pencapaian kinerja kementerian melalui pengembangan kompetensi aparatur. Sepanjang 2026, salah satu program yang dilaksanakan adalah pelatihan fungsional Analis Hukum dengan capaian 120 peserta atau 100 persen dari target, serta pelatihan bagi tenaga pengajar implementasi KUHP dan KUHAP.
Komisi XIII DPR RI juga memberikan perhatian terhadap perluasan akses bantuan hukum bagi masyarakat. Komisi mendorong optimalisasi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan melalui peningkatan jumlah posbankum aktif, penguatan kompetensi paralegal, serta dukungan bagi pelaksanaan layanan bantuan hukum. Selain itu, Komisi XIII mendorong pengenalan mata pelajaran Pengantar Ilmu Hukum dalam kurikulum pendidikan tingkat SMA dan sederajat sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran hukum sejak dini.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas bersama seluruh jajaran berkomitmen menindaklanjuti berbagai masukan dan rekomendasi Komisi XIII DPR RI sebagai bagian dari evaluasi dan peningkatan kinerja kementerian. Sinergi antara pemerintah dan legislatif diharapkan dapat memastikan penyelenggaraan layanan hukum semakin responsif, inklusif, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Melalui evaluasi kinerja dan penguatan koordinasi tersebut, Kementerian Hukum terus mengarahkan pelaksanaan program agar tidak hanya berorientasi pada pencapaian administratif, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Penguatan kualitas SDM, transformasi digital, dan peningkatan kualitas layanan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pelayanan hukum yang profesional, akuntabel, dan semakin mudah diakses.




