Apel Perdana Pasca Lebaran : Kepala BPSDM Hukum Tekankan Kinerja Optimal dan Perkuat Kebersamaan Melalui Halal Bihalal
- Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, memimpin apel pagi perdana pasca libur Hari Raya Idul Fitri yang dirangkaikan dengan kegiatan halal bihalal di lingkungan BPSDM Hukum, bertempat di Lapangan BPSDM Hukum Kampus Pengayoman Pancasila. Kegiatan ini menjadi momentum awal memasuki triwulan kedua tahun 2026, sekaligus ajang mempererat silaturahmi antarpegawai setelah menjalani libur Lebaran. Dalam suasana penuh kehangatan dan kebersamaan, seluruh jajaran pejabat manajerial dan nonmanajerial turut hadir mengikuti rangkaian kegiatan dengan khidmat.
- Dalam arahannya, Kepala BPSDM Hukum menyampaikan bahwa capaian kinerja pada triwulan pertama tahun 2026 menunjukkan hasil yang positif, dengan realisasi anggaran mencapai 21 persen atau melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut dinilai sebagai indikator kuat bahwa kinerja organisasi tetap berjalan optimal meskipun berada dalam periode Ramadhan. Ia menegaskan pentingnya menjaga konsistensi kinerja, meningkatkan disiplin dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta menjadikan evaluasi sebagai pijakan untuk menghindari ketidakefisienan di masa mendatang. Selain itu, inovasi dalam metode pelatihan berbasis daring juga menjadi perhatian utama guna memastikan kualitas pengembangan kompetensi tetap terjaga.
- Lebih lanjut, momentum halal bihalal dimaknai sebagai titik awal untuk memperkuat semangat kebersamaan, membangun budaya kerja kolaboratif, serta mempererat sinergi lintas unit di lingkungan BPSDM Hukum. Kepala BPSDM Hukum juga menekankan pentingnya integritas melalui kepatuhan terhadap pelaporan kinerja individu, seperti LHKPN dan LKHASN, sebagai bagian dari tata kelola organisasi yang baik. Dengan capaian awal yang melampaui target serta komitmen untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, BPSDM Hukum optimistis dapat menyelesaikan program kerja lebih awal dan memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan publik serta pembangunan SDM hukum yang profesional. Kegiatan kemudian ditutup dengan ramah tamah dan makan bersama sebagai wujud kebersamaan dan kekeluargaan.
2. Kepala BPSDM Hukum Pimpin Rapat Internal : Perkuat Strategi Pengembangan Kompetensi ASN
- Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, memimpin rapat internal bersama jajaran BPSDM Hukum dalam rangka pembahasan program pengembangan kompetensi ASN. Rapat ini menjadi forum strategis untuk memperkuat arah kebijakan pengembangan SDM hukum, dengan menitikberatkan pada peningkatan kepatuhan pelatihan di seluruh kantor wilayah. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPSDM Hukum menekankan pentingnya pemetaan tingkat kepatuhan sebagai landasan utama dalam menyusun kebijakan yang lebih terukur dan tepat sasaran.
- Dalam arahannya, ditegaskan bahwa pengembangan kompetensi ASN harus dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan merata di seluruh satuan kerja. Inventarisasi tingkat kepatuhan kantor wilayah baik kategori tinggi, sedang, maupun rendah akan menjadi dasar dalam menentukan strategi pembinaan yang efektif. Selain itu, optimalisasi program Massive Open Online Course (MOOC) ASN BerAKHLAK menjadi fokus utama, disertai dengan peningkatan akurasi pelaporan capaian pelatihan serta pelaksanaan uji kompetensi yang terintegrasi, guna memastikan kualitas SDM yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- Lebih lanjut, rapat internal ini juga mendorong pemanfaatan sistem pengembangan kompetensi berbasis data serta penguatan inovasi pembelajaran melalui metode daring dan webinar. Langkah ini dinilai penting untuk memperluas akses pelatihan sekaligus meningkatkan efisiensi dan efektivitas program. Dengan penguatan strategi yang berbasis data dan kolaborasi lintas unit, BPSDM Hukum optimistis mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia hukum secara merata, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik..
3. Kepala BPSDM Hukum Pimpin Rapat : Matangkan Finalisasi Modul dan Implementasi Digital ToF KUHP dan KUHAP
- Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum memimpin rapat dalam rangka mematangkan kesiapan pelaksanaan pelatihan Training of Trainers (ToF) KUHP dan KUHAP. Rapat ini difokuskan pada finalisasi modul pembelajaran serta penguatan sistem pelatihan berbasis digital sebagai bagian dari strategi percepatan implementasi program. Dalam arahannya, Kepala BPSDM Hukum menekankan pentingnya penyelarasan materi secara komprehensif agar seluruh modul siap diunggah dan dimanfaatkan melalui platform e-learning.
- Dalam pembahasan, disampaikan bahwa sebanyak 20 modul yang mencakup materi KUHP dan KUHAP telah disusun dan memasuki tahap akhir penyempurnaan. Kepala BPSDM Hukum menegaskan bahwa seluruh modul tersebut harus segera difinalisasi dan diintegrasikan ke dalam sistem pembelajaran daring, sehingga peserta dapat mempelajarinya secara mandiri sebelum mengikuti sesi tatap muka. Selain itu, penguatan instrumen evaluasi melalui pre-test dan post-test berbasis digital juga menjadi perhatian utama guna mengukur tingkat pemahaman peserta secara objektif dan terukur.
- Lebih lanjut, rapat ini juga membahas strategi perluasan partisipasi peserta melalui skema pembelajaran kombinasi antara metode klasikal dan virtual, termasuk keterlibatan peserta “seat in” dari berbagai latar belakang. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan, seperti akademisi dan aparat penegak hukum, turut didorong untuk memastikan keselarasan materi dan implementasi di lapangan. Dengan kesiapan modul dan dukungan sistem pembelajaran yang terintegrasi, BPSDM Hukum optimistis pelatihan ToF KUHP dan KUHAP akan mampu meningkatkan kapasitas aparatur serta memperkuat kualitas layanan hukum kepada masyarakat.
- Kepala BPSDM Hukum Membuka FGD Penyusunan Modul Analis Hukum Ahli Pertama : Perkuat Kualitas Pembelajaran Berbasis Kompetensi
- Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, secara resmi membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Modul Pelatihan Fungsional Analis Hukum Ahli Pertama Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam upaya strategis peningkatan kualitas sumber daya manusia hukum, khususnya dalam mendukung penguatan kompetensi jabatan fungsional analis hukum. Dalam sambutannya, Kepala BPSDM Hukum menekankan bahwa penyusunan modul ini merupakan tindak lanjut dari reviu kurikulum yang telah dilaksanakan sebelumnya, sekaligus sebagai langkah memastikan proses pembelajaran tetap relevan, adaptif, dan selaras dengan perkembangan hukum nasional.
- Dalam arahannya, Kepala BPSDM Hukum menyampaikan bahwa peran Analis Hukum sangat strategis dalam pembangunan hukum nasional, tidak hanya dalam memahami regulasi, tetapi juga dalam melakukan analisis, evaluasi, serta memberikan advokasi hukum secara komprehensif. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus didukung melalui sistem pembelajaran yang terstruktur dan berbasis standar kompetensi jabatan. Melalui FGD ini, akan disusun tujuh modul utama yang mencakup berbagai aspek penting, mulai dari kebijakan peraturan perundang-undangan hingga teknik penyusunan pendapat hukum, serta penyempurnaan modul lainnya agar lebih sistematis dan sesuai dengan kebijakan pembelajaran terkini.
- Lebih lanjut, Kepala BPSDM Hukum menegaskan bahwa FGD ini merupakan ruang kolaborasi intelektual yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi dan instansi terkait, guna menghasilkan modul yang aplikatif dan kontekstual. Ia berharap diskusi yang berlangsung tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu menjawab tantangan riil di lapangan serta menghasilkan pendekatan pembelajaran yang solutif. Dengan semangat kolaborasi dan komitmen bersama, BPSDM Hukum optimistis modul yang disusun akan menjadi pedoman pembelajaran yang mampu mencetak Analis Hukum Ahli Pertama yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Kegiatan ini secara resmi dibuka sebagai langkah awal dalam memperkuat kualitas pembelajaran dan pembangunan SDM hukum di Indonesia.