Kepala BPSDM Hukum Mengikuti Upacara Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Ke-33 Tahun 2026
• Kepala BPSDM Hukum mengikuti Upacara Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Ke-33 Tahun 2026 yang diselenggarakan di Lapangan Kementerian Hukum pada Senin, 29 Juni 2026. Upacara berlangsung dengan khidmat dan diikuti oleh jajaran pimpinan tinggi, pejabat manajerial, serta seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Hukum. Bertindak selaku Inspektur Upacara, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), yang membacakan amanat Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Ke-33 Tahun 2026;
• Dalam amanat tersebut ditegaskan bahwa peringatan HARGANAS bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum untuk memperkuat ketahanan keluarga sebagai fondasi utama pembangunan bangsa. Mengusung tema "Ayah Wajib Hadir", pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat peran keluarga dalam membentuk sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berkarakter, dan tangguh menghadapi tantangan era global. Amanat juga menekankan pentingnya optimalisasi bonus demografi melalui penguatan tiga pilar pembangunan keluarga, yaitu kesehatan, pendidikan karakter, dan ketahanan mental, serta mendorong keterlibatan aktif seorang ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak guna mencegah berbagai persoalan sosial, seperti perundungan, penyalahgunaan narkoba, dan kekerasan di kalangan generasi muda;
• Keikutsertaan Kepala BPSDM Hukum dalam upacara ini merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah dalam memperkuat pembangunan keluarga sebagai investasi strategis bagi terwujudnya Indonesia Emas 2045. Nilai-nilai yang disampaikan dalam amanat HARGANAS sejalan dengan komitmen BPSDM Hukum dalam membangun aparatur yang profesional, berintegritas, dan berkarakter melalui pengembangan kompetensi yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek teknis, tetapi juga penguatan nilai moral, etika, serta ketahanan keluarga sebagai fondasi lahirnya sumber daya manusia unggul yang mampu memberikan pelayanan hukum yang berkualitas kepada masyarakat.
Kepala BPSDM Hukum Pimpin Rapat Internal Bersama Jajaran Pimpinan Tinggi Pratama BPSDM Hukum
• Kepala BPSDM Hukum memimpin rapat internal bersama jajaran Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan BPSDM Hukum guna membahas berbagai agenda strategis yang berkaitan dengan penguatan tata kelola organisasi, pengembangan kompetensi aparatur, serta percepatan pelaksanaan program prioritas. Dalam arahannya, Kepala BPSDM Hukum menekankan pentingnya sinergi lintas unit kerja dalam menyiapkan partisipasi BPSDM Hukum pada forum internasional, termasuk penyusunan materi presentasi yang ringkas, berbobot, dan mampu menampilkan berbagai inovasi pengembangan kompetensi ASN, seperti implementasi Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB) yang telah diintegrasikan ke dalam berbagai program pelatihan. Selain itu, dibahas pula percepatan penyusunan surat dukungan, koordinasi dengan kementerian terkait, serta kesiapan administrasi guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan sesuai jadwal;
• Pada bidang pengembangan kompetensi, Kepala BPSDM Hukum memberikan perhatian khusus terhadap penyelenggaraan Pelatihan Jabatan Fungsional, khususnya Pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan. Beliau mengarahkan agar dilakukan optimalisasi kapasitas pelatihan melalui penambahan angkatan dan peserta, termasuk membuka kesempatan bagi dosen maupun widyaiswara internal untuk mengikuti pelatihan sebagai upaya memperkuat ketersediaan tenaga pengajar yang kompeten. Di samping itu, dibahas pula strategi pengembangan skema Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada layanan pelatihan jabatan fungsional agar BPSDM Hukum memiliki sistem yang lebih berkelanjutan, mampu menjangkau lebih banyak peserta dari berbagai instansi, serta memperkuat posisi BPSDM Hukum sebagai pusat pengembangan kompetensi hukum nasional;
• Mengakhiri rapat, Kepala BPSDM Hukum menegaskan pentingnya disiplin organisasi, penguatan budaya kerja kolaboratif, serta peningkatan kualitas pelayanan dan tata kelola administrasi di seluruh unit kerja. Seluruh pimpinan diminta memastikan penyelesaian dokumen administrasi secara tepat waktu, pengelolaan anggaran yang akuntabel, pemerataan pemberian hak pegawai sesuai kinerja, percepatan penyerapan anggaran, serta optimalisasi persiapan menuju evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Selain itu, beliau mendorong penguatan identitas Kampus Pengayoman Pancasila, peningkatan kualitas sarana prasarana pembelajaran, pengelolaan lingkungan kerja yang lebih ramah dan berkelanjutan, serta penguatan dokumentasi setiap inovasi dan capaian organisasi sebagai bagian dari upaya mewujudkan BPSDM Hukum yang profesional, adaptif, dan berdaya saing.